Kadin Banda Aceh Dorong Rekonsiliasi Antarpelaku Usaha untuk Perkuat Sinergi Ekonomi Lokal
THEACEHPOST.COM | Banda Aceh – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Banda Aceh, menggelar kegiatan Rapat Pimpinan (RAPIM) dengan tema “Merajut Asa dalam Harmoni, Kadin Bersinergi Bangun Ekonomi” di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Senin (5/5/2025).
Direktur Eksekutif Kadin Kota Banda Aceh, Muhammad Luthfi, mengatakan kegiatan bukan sekadar ajang pemenuhan forum organisasi melainkan menjadi momentum penting untuk mendorong rekonsiliasi antarpelaku usaha dan memperkuat soliditas internal organisasi.
“RAPIM kali ini memiliki tiga tujuan utama, yaitu memperkuat edukasi organisasi yang sempat vakum, menyusun program kerja konkret dan relevan, serta melahirkan rekomendasi strategis terhadap kebijakan ekonomi untuk disampaikan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh,” ujar Luthfi.
Ia menambahkan, sebagai bagian dari agenda RAPIM, panitia juga menghadirkan diskusi panel yang menghadirkan tokoh-tokoh penting, antara lain Direktur Utama PT Global Mandiri USK Rizalsyah, yang akan memaparkan kerja sama strategis antara USK dan Pemko Banda Aceh dalam proyek “Banda Aceh Kota Parfum”, sebagai bagian dari program hilirisasi nasional.
Hadir pula Wakil Ketua Kadin Provinsi Aceh Iqbal Idris Ali, Direktur Eksekutif KDK US Aceh Prof. Dr. Syahrizal Abassema.
Luthfi dalam paparannya juga menyoroti sejumlah persoalan ekonomi di Banda Aceh. Salah satunya kondisi Pasar Aceh yang menurutnya cukup memprihatinkan. Dari sekitar 500 toko di sana, sebanyak 285 toko dilaporkan tutup dan tidak beroperasi.
“Ini menjadi perhatian serius. Pasar Aceh sebagai ikon kota ini harus dibenahi, baik dari sisi usaha maupun fasilitas. Kami mengusulkan konsep baru, seperti menjadikannya pasar tematik atau memanfaatkan atap bangunan (rooftop) untuk menarik pengunjung melalui skema kerja sama dengan swasta,” ucapnya.
Terkait penataan pedagang kaki lima (PKL), ia menilai penertiban tidak akan efektif tanpa solusi yang konkret. Pemerintah belum memiliki zonasi yang jelas, sehingga PKL tidak memiliki alternatif tempat ketika ditertibkan.
“Kami mengusulkan penataan zonasi terlebih dahulu. Jika ada kendala anggaran, Kadin siap membantu melalui pola kerja sama investasi atau kemitraan swasta,” katanya.
Masalah lain yang disoroti adalah akses permodalan. Menurutnya, kehadiran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mahirah belum mampu menjawab kebutuhan pedagang karena dianggap memberatkan.
“Ada pedagang yang lebih memilih menjual mobil atau rumah daripada mengambil pinjaman di Mahirah. Ini kenyataan yang perlu disikapi serius. Kami mendukung rencana pemerintah menghadirkan Koperasi Plus yang sejalan dengan visi Presiden Prabowo membentuk 70.000 Koperasi Desa Merah Putih,” terang Luthfi.
Ia juga menanggapi keluhan pelaku usaha terkait kebijakan pemasangan tapping box pajak sebesar 10 persen. Meski Kadin mendukung peningkatan pendapatan daerah, ia menyarankan agar kebijakan tersebut diterapkan secara bertahap agar tidak membebani pelaku usaha sejak awal.
“Kami berharap RAPIM ini menjadi awal kebangkitan ekonomi Kota Banda Aceh melalui kolaborasi yang nyata dan inklusif,” pungkasnya.
