Indeks Demokrasi Indonesia, Aceh Pemuncak 1 Se-Sumatra
Theacehpost.com | BANDA ACEH – Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Aceh tahun 2021 dimana posisi Aceh sebagai pemuncak 1 se-Sumatra dan urutan 6 nasional.
Informasi tersebut disampaikan Kepala Kesbangpol Aceh, Drs. Mahdi Efendi didampingi Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Aceh, Dadan Supriadi, kepada wartawan di Kantor Kesbangpol Aceh, Kamis, 11 Agustus 2022.
Dadan menjelaskan, IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia.Tingkat capaiannya diukut berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu aspek kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi.
“IDI merupakan ukuran pembangunan politik yang digunakan pemerintah pada RPJM 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024,” kata Dadan Supriadi.
IDI merupakan kerja bersama antara pemerintah (Kemenkopolhukam, BPS, Bappenas, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah) serta disusun dengan melibatkan elemen masyarakat seperti dari unsur perguruan tinggi dan LSM.
“Keterlibat berbagai elemen di luar pemerintah pada penyusunan indikator, verifikasi data, dan FGD di pusat dan provinsi,” lanjut Dadang.
Metodelogi penghitungan IDI tahun 2021 menggunakan metode baru dengan sumber data lebih lengkap berupa data resmi dari lembaga/pemerintah daerah koran, portal berita online serta dokumen /peraturan yang dikeluarkan instansi.
Aceh tertinggi
Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh dengan metode baru mencapai angka 80,92 dalam skala nol sampai 100.
Capaian kinerja demokrasi Provinsi Aceh, menurut Dadan berada pada kategori tinggi.
Adapun klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga katergori, yaitu tinggi (indeks lebih besar dari 80), sedang (60-80), dan rendah (indeks lebih keciol dari 60).
“Angka IDI Aceh dari 2021 dipengaruhi tiga aspek demokrasi yakni kebebasan (85,50), kesetaraan (81,41), dan kapasitas lembaga demokrasi 75,82,” ujar Dadan.
“Nilai IDI Provinsi Aceh tahun 2021 menempati peringkat 6 nasional dan peringkat 1 di Sumatra,” ungkap Dadan Supriadi. “Ini menjadi kado terindah bagi Aceh menjelang perayaan HUT ke-77 Kemerdekaan RI,” timpal Kepala Badan Kesbangpol Aceh.
Fluktuasi
Dikatakan Dadan, hasil IDI Aceh dari tahun 2009 hingga 2020 yang masih menggunakan metode lama terjadi fluktuasi.
Pada awal mula dihitung tahun 2009 capaian IDI Aceh sebesar 66,29. Selanjutnya sampai 2012 menunjukkan penurunan dan kemudian terjadi peningkatan pada 2013 dan 2014 sebesar 63,56 dan 72,29.
Fluktuasi capaian IDI Aceh terjadi pada periode 2015-2018 dimana pada 2015 67,68 lalu naik menjadi 72,48 pada 2016 namun kembali turun menjadi 70,93 pada 2017.
Kondisi yang cukup baik terlihat pada 2018 dimana capaian IDI Aceh meningkat signifikan menjadi 79,97.
“Namun arah yang berbeda terjadi pada 2019 dimana capaian IDI Aceh turun menjadi 78,00 dan kembali turun menjadi 73,93 pada 2020,” kata Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Aceh, Dadan Supriadi.
Fluktuasi angka IDI, kata Dadan merupakan cerminan situasi dinamika demokrasi di Aceh.
IDI sebagai alat ukur perkembangan demokrasi yang khas memang dirancang untuk sensitive terhadap naik turunnya kondisi demokrasi.
“IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (evidence-based) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi dari realitas yang terjadi,” tandas Dadan Supriadi.
Indikator setiap aspek
Pada tahun 2021, nilai rata-rata IDI Aceh pada aspek kebebasan sebesar 85,50.
Aspek kebebasan itu sendiri terdiri tujuh indikator, dengan nilai tertinggi IDI Aceh pada indikator terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar-masyarakat dengan nilai 100.
Sedangkan capaian paling rendah pada aspek kebebasan adalah indikator terjaminnya kebebasan berkeyakinan dengan nilai 72,85.
Pada aspek kesetaraan dengan nilai indeksnya 81,41 capaian paling tinggi pada indikator akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial dengan nilai 96,26. Sementara indikator dengan capaian paling rendah adalah antimonopoli sumber daya ekonomi dengan nilai 60,17.
Selanjutnya, aspek kapasitas lembaga demokrasi terdapat delapan indikator dengan capaian paling tinggi pada indikator kinerja lembaga yudikatif dengan nilai 91,60. Sementara indikator dengan capaian paling rendah adalah pendidikan politik para kader partai politik dengan nilai 64.
Kepala Kesbangpol Aceh, Mahdi Efendi berterimakasih kepada semua lembaga baik pemerintah maupun di luar pemerintah yang telah menghasilkan Indeks Demokrasi Indonesia dimana Aceh berhasil menduduki peringkat enam secara nasional dan juara 1 se-Sumatra.
“Kita terus mendorong agar IDI Aceh di semua aspek bisa lebih baik sehingga menjadi barometer pembangunan demokrasi di Indonesia dan Aceh pada khususnya,” demikian Mahdi Efendi.[]
