Hipsi Aceh Harap Jokowi Tunjuk Pj Gubernur Dekat dengan Santri dan Ulama
Theacehpost.com | BANDA ACEH – Masa jabatan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, tinggal menghitung hari. Posisinya sebagai orang nomor satu di Aceh ini segera berakhir pada 5 Juli mendatang.
Sejumlah pengamat, mantan pejabat, hingga eks kombatan merekomendasikan sejumlah nama untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Nova saat purna tugas nanti.
Himpunan Pengusaha Santri Indonesia (Hipsi) Aceh tidak mempersoalkan siapa pun yang akan ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengisi posisi Pejabat (Pj) Gubernur Aceh.
“Silakan, kita tidak mau tunjuk personal. Akan tetapi, kami ingin Pj Gubernur Aceh bisa dekat dengan kalangan santri dan ulama di Aceh,” kata Ketua Hipsi Aceh, Muhammad Balia SIkom di Banda Aceh, Selasa, 21 Juni 2022.
Sebab, lanjut Balia, jika ulama dijadikan panutan, maka tata kelola pemerintahan setidaknya akan jauh dari praktik-praktik korupsi yang akan merugikan masyarakat Aceh.
Pengusaha asal Aceh Utara ini menilai, hal tersebut merupakan sebuah keniscayaan bagi calon Pj Gubernur Aceh.
“Berikutnya, jika memungkinan, pak presiden dapat menunjuk Pj Gubernur yang mempunyai kapasitas menghidupkan denyut UMKM di seluruh pesantren di Aceh. Sehingga dunia usaha di kalangan santri dapat hidup dan tumbuh untuk kebaikan ekonomi umat,” harapnya.
Selama ini, Hipsi melihat anggaran di Aceh selalu mengalami Silpa yang begitu besar atau hingga triliunan rupiah.
Kemudian, soal kekhususan Aceh juga sangat berlarut-larut. Sejak MoU Helsinki diteken, belum ada nilai positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat Aceh dan kalangan pengusaha santri.
“Kita doakan Pj Gubernur Aceh dapat menyelesaikan segala persoalan pelik tersebut, kemudian yang pastinya siapa pun pemimpin Aceh yang ditunjuk nanti dapat memperjuangkan dana Otsus seperti semula, karena kita tahu dana Otsus akan segera berakhir, dan ini PR berat bagaimana dia melakukan negosiasi dengan pemerintah pusat,” tuturnya.
Tahun 2023, lanjutnya, masyarakat Indonesia dan di Aceh akan memasuki tahun politik, sepatutnya Pj Gubernur harus mampu menghandel situasi tersebut.
“Di sini lah letak kemampuan leadership Pj Gubernur Aceh, bagaimana dia nanti akan berkolaborasi dengan Forkompimda seperti DPRA, Polda Aceh dan Kodam Iskandar Muda dalam menjaga Kamtibmas di Aceh agar tetap dingin saat Pemilu berjalan,” pungkasnya. []
