Hipmi Aceh Apresiasi Keberlanjutan JKA
Theacehpost.com | BANDA ACEH – Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Aceh, mendukung komitmen Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mempertahankan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
“Komitmen pemerintah itu memungkinkan adanya harapan bagi masyarakat Aceh untuk dapat menikmati kembali JKA yang sempat menuai polemik dalam dua minggu terakhir ini,” kata Ketua Umum Hipmi Aceh, Ridha Mafdhul dalam keterangan tertulis kepada Theacehpost.com, Jumat, 25 Maret 2022.
Ridha menilai, kebijakam tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Aceh dan DPRA untuk memberikan layanan dasar dengan pemenuhan kesejahteraan bagi masyarakat.
“Kami sangat apresiasi langkah Pemerintah Aceh dan DPRA. Dengan adanya kebijakan melanjutkan JKA, akan memberikan dampak pada kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat,” ucapnya.
Menurutnya, kondisi masyarakat saat ini sangat sulit akibat pandemi belum berakhir. Tak hanya itu, beberapa kebutuhan pokok juga merangkak naik.
“Dengan adanya keberlanjutan JKA, maka konsumsi rumah tangga untuk membayar jaminan kesehatan dapat dialokasi ke hal lain yang lebih bermanfaat,” sebutnya.
“Kebijakan ini sejatinya juga sejalan dengan amanah Undang-Undang, bahwa setiap orang berhak mendapatkan hidup sejahtera lahir dan batin, yang salah satunya memperoleh layanan kesehatan,” kata Ridha lagi.
Ia berharap, pemerintah ke depan juga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan meningkatkan fasilitas dan layanan kesehatan, dan juga memberikan kesejahteraan kepada petugas kesehatan.
“Dengan komitmen secara menyeluruh dan terintegrasi dengan perbaikan sistem dan peningkatan layanan, maka turut menjaga produktivitas dan keberlangsungan generasi mendatang,” pungkasnya.
Seperti diketahui, komitmen Pemerintah Aceh dan DPRA terkait kelanjutan program JKA digelar di Ruang Serbaguna DPRA, Rabu, 23 Maret 2022, malam.
Rapat tersebut dipimpin Plt Ketua DPRA, Safaruddin serta dihadiri seluruh unsur pimpinan dan ketua fraksi DPRA.
Sementara dari Pemerintah Aceh hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taqwallah. Selain itu juga hadir para anggota Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan sejumlah SKPA terkait.
Kedua pihak sepakat membentuk tim untuk mengkaji besaran sumber dana yang akan digunakan, dengan harapan terjawab melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) nantinya. []
Baca juga: Sambangi Warga Abdya, Safaruddin: Tenang, JKA Tak akan Dihapus
