Gubernur Aceh Berhasil Kendalikan Inflasi di Tahun 2023, Tapi Kemiskinan dan Pengangguran Masih Tinggi

DPRA melaksanakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Banggar DPRA terhadap LPJ APBA 2023, Banda Aceh, Senin (15/7/2024). [Foto: Istimewa]

THEACEHPOST.COM | Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melaksanakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRA terhadap Rancangan Qanun Aceh (Raqan) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran (TA) 2023.

banner 72x960

Rapat paripurna itu dilaksanakan di ruang utama Gedung DPRA, Banda Aceh, Senin (15/7/2024).

Dalam rapat ini, Juru Bicara Banggar DPRA, Irpannusir, menjabarkan secara konkret terhadap capaian kinerja dari rencana kerja prioritas anggaran Pemerintah Aceh tahun 2023.

Anggaran tersebut mendukung berbagai aspek pembangunan, termasuk pelayanan sosial dasar, kesehatan, pendidikan, transportasi, permukiman, pengelolaan sumber daya alam, hingga pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak.

“Ekonomi Aceh tumbuh sebesar 4,23 persen pada tahun 2023, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat. Sektor utama yang menopang ekonomi Aceh meliputi pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan, serta konstruksi, dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Aceh,” ujar Irpannusir melaporkan.

Kendati ekonomi Aceh melesat naik dan melebihi target sebagaimana Rencana Pembangunan Aceh (RPA) 2023-2026, namun Banggar DPRA menilai bahwa pertumbuhan ekonomi Aceh masih lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan ekonomi regional Sumatera.

Terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh tahun 2023, Banggar DPRA melaporkan bahwa di tahun tersebut, IPM Aceh mencapai 74,70 persen. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Kemudian terkait tingkat kemiskinan, Banggar DPRA melaporkan bahwa Provinsi Aceh masih menjadi yang tertinggi di Pulau Sumatera, meskipun secara persentase terjadi penurunan angka kemiskinan menjadi 14,45 persen.

Lalu soal tingkat pengangguran terbuka di Aceh juga masih tinggi, angkanya mencapai 6,03 persen pada Agustus 2023, sekalipun angkanya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun pada bidang inflasi, Banggar DPRA menilai Gubernur Aceh dan jajarannya berhasil mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di tahun 2023.

“Sekalipun ini patut diapresiasi, namun perlu penekanan dan perlunya perhatian lebih dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran di Aceh,” demikian kata Juru Bicara Banggar DPRA mengakhiri laporannya. (Akhyar)

Baca berita The Aceh Post lainnya di Google News

Komentar Facebook