GeRAK Kampanye Kesetaraan Gender di Aceh, Mendorong Perubahan dengan Semangat Partisipatif
THEACEHPOST.COM | Banda Aceh – Dalam rangka memperingati International Women’s Day (IWD) 2025, Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh menggelar diskusi dengan tema ‘mempercepat aksi bersama untuk kesetaraan gender’.
Kegiatan ini berlangsung di Kai Kupi, sebagai langkah kampanye peringatan hari perempuan internasional yang dilakukan oleh GeRAK Aceh, Sabtu (8/3/2025).
Kegiatan ini menghadirkan para tokoh inspiratif dari berbagai latar belakang, termasuk aktivis perempuan, unsur Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh dan perwakilan organisasi masyarakat.
Aktivis perempuan dari GeRAK Aceh, Destika Gilang Lestari, menyampaikan bahwa tantangan bagi perempuan dalam memperjuangkan kesetaraan itu sangat banyak.
“Melalui forum diskusi ini kita berharap agar semakin banyak ruang kolaborasi yang bisa kita lakukan bersama dalam menjawab tantangan kesetaraan gender,” ujar Destika Gilang Lestari.
Sementara itu, Asisten Wali Kota Banda Aceh, Fadhil SSos, menegaskan bahwa kesetaraan gender bukan hanya isu perempuan, tetapi tentang keadilan bagi semua.
Dirinya menyoroti masih adanya kesenjangan terhadap akses pendidikan, pekerjaan dan partisipasi politik bagi perempuan.
“Maka sangat penting keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mendorong perubahan, dengan kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak kita berharap kesetaraan gender di Aceh dapat terwujud lebih cepat tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut oleh masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Banda Aceh, Reza Munawir, menyampaikan apresiasi atas diskusi yang luar biasa ini.
Apalagi, kata dia, sekarang banyak sekali jurnalis perempuan yang sangat berkualitas, bukan sekedar ada saja.
“Ini menunjukkan bahwa perempuan juga bisa mengambil peran jika diberi ruang yang sama dengan laki-laki,” jelasnya.
Di samping itu, Presidium Balai Syura Ureung Inong Aceh, Amrina Habibi, menyampaikan bahwa tingginya angka kekerasan seksua di Aceh menjadi perhatian serius bagi pihaknya dalam upaya advokasi dan penanganan kasus.
Ia menegaskan, harus ada efek jera bagi pelaku serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencegah kekerasan seksual.
Selain itu, ia juga menyoroti merosotnya jumlah perempuan di bidang politik pasca Pemilu 2024, yang menjadi bukti bahwa masih banyak tantangan bagi perempuan dalam ruang publik.
“Isu perempuan bukan hanya isu Balai Syura atau komunitas perempuan, tetapi isu kita semua. Baik laki-laki maupun perempuan lahir dari rahim perempuan, sehingga perjuangan kesetaraan gender harus menjadi tanggung jawab bersama,” ujar Amrina. (Akhyar)
Baca berita lainnya di Google News dan saluran WhatsApp
