Gagasan IKA PMI untuk Pemerintah Aceh di Momen Halal Bihalal

IKA PMI melakukan foto bersama setelah kegiatan halal bihalal, Banda Aceh, Jumat (18/4/2025). [Foto: The Aceh Post]

THEACEHPOST.COM | Banda Aceh – Ikatan Alumni Pengembangan Masyarakat Islam (IKA PMI) menggelar kegiatan Halal Bihalal di Banda Aceh, Jumat (18/4/2025), sebagai bentuk mempererat ukhuwah antar alumni yang tersebar di berbagai daerah, baik dalam maupun luar Aceh.

banner 72x960

Ketua IKA-PMI, Dr Masrizal MA, mengucapkan apresiasi kepada para alumni yang hadir dan mensupport kegiatan ini, baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir secara zoom meeting.

“Sudah saatnya alumni PMI terlibat aktif memberi masukan kepada pemerintah, baik dari tingkat gampong hingga provinsi. Keilmuan kita harus mewarnai kebijakan pembangunan Aceh, apalagi Aceh adalah daerah Syariat Islam,” ujarnya.

Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN Ar-Raniry, Dr Sabirin. Ia menyoroti pentingnya kehadiran formasi Pengembangan Masyarakat Islam dalam rekrutmen ASN di Aceh.

“Selama ini alumni PMI banyak terserap di Kemensos sebagai Pendamping PKH dan Juga Sakti Peksos, serta di Kemendes PDT sebagai Pendamping Desa. Pemerintah daerah perlu membuka ruang lebih luas agar mereka juga bisa berkontribusi secara langsung di birokrasi Aceh,” Sekretaris Jenderal IKA PMI itu.

Kegiatan tahunan ini juga diisi dengan ceramah agama oleh Dr. (Cand) Furqan, M.A yang menekankan pentingnya peran alumni dalam menyebarkan ilmu yang dimiliki, serta menjadi teladan di lingkungan kerja masing-masing.

“Sarjana Pengembangan Masyarakat Islam itu harus menjadi agen perubahan dan contoh kepemimpinan di manapun berada,” pesannya.

Acara ditutup dengan temu ramah alumni dan merumuskan tiga pokok pikiran sebagai rekomendasi bagi para pengambil kebijakan di Aceh:

1. Memberikan apresiasi terhadap Gubernur, Wakil Gubernur, dan kepala daerah atas kerja nyata mereka dalam seratus hari pertama pemerintahan usai retreat di Magelang.

2. Dorongan untuk membuka kerja sama dengan investor, baik dari Aceh, luar daerah, maupun luar negeri guna mengatasi persoalan kemiskinan, merujuk data BPS yang menempatkan Aceh sebagai provinsi termiskin di Sumatera.

3. Peneguhan komitmen menjaga Syariat Islam sebagai identitas Aceh yang dapat menjadi panutan bagi daerah lain.

Kegiatan ini ditutup dengan doa bersama dan sesi foto, diikuti oleh seluruh peserta yang hadir langsung maupun daring.

Baca berita lainnya di Google News dan saluran WhatsApp

Komentar Facebook