Gagasan Bustami Hamzah Soal Kesenjangan Digital di Aceh Dikonfrontasi Dek Fadh, Singgung Komunikasi dengan Pusat

Pasangan Bustami Hamzah-Fadhil Rahmi dan Pasangan Muzakir Manaf-Fadhlullah beradu gagasan soal syariat Islam di debat publik pertama Pilgub Aceh yang dilaksanakan di Hotel Amel Convention Hall, Banda Aceh, Jumat (25/10/2024). [Foto: Istimewa]

THEACEHPOST.COM | Banda Aceh – Debat publik pertama antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 2024 yang dilaksanakan di Hotel Amel Convention Hall, Banda Aceh, Jumat (25/10/2024), turut memperdebatkan soal digitalisasi pelayanan publik yang dianggap lambat di Aceh, terutama di daerah-daerah yang belum terjamah internet.

banner 72x960

Calon Gubernur Aceh Nomor Urut 01, Bustami Hamzah, menyampaikan gagasan bahwa persoalan digitalisasi pelayanan publik terkesan lambat di Aceh akibat belum memadainya infrastruktur yang merata di setiap daerah.

Padahal, kata Bustami, selama ini anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat untuk Aceh sangat melimpah ruah, namun dengan dana yang ada itu masih belum terkelola dengan baik.

“Ke depan kita harus fokus, pemerintah harus hadir dengan apa yang rakyat butuhkan. Kalaulah kita lihat dari sisi anggaran, itu anggaran pendidikan saja dalam jangkauan 17 tahun ini hampir Rp 3 triliun lebih. Tapi apa yang masyarakat dapatkan hari ini, internet saja belum beres,” kata Bustami Hamzah.

Oleh karenanya, Bustami Hamzah menegaskan komitmen bahwa dirinya bersama dengan wakilnya, Fadhil Rahmi, akan memberikan perhatian khusus untuk bagaimana menjadikan semua daerah terkoneksi dengan baik, khususnya dalam mengatasi kesenjangan digital di Provinsi Aceh.

Sementara itu, Calon Wakil Gubernur Aceh Nomor Urut 02, Fadhlullah alias Dek Fadh, menimpali gagasan Bustami Hamzah dengan nada tak percaya.

Menurut Dek Fadh, tantangan untuk mengatasi kesenjangan digital di Aceh sepenuhnya bisa dijawab oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kominfo. BAKTI Kominfo bertugas sebagai penyedia infrastruktur dan ekosistem TIK bagi masyarakat.

“Apa yang sebenarnya menjadi persoalan di sini, itu semua karena komunikasi Pemerintah Aceh hari ini tidak bagus hubungannya dengan pemerintah pusat. Inilah yang akan kami perbaiki ke depan. Mungkin ini jugalah yang tidak dimiliki Paslon nomor satu, koneksi komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat,” tegas Fadhlullah. (Akhyar)

Baca berita The Aceh Post lainnya di Google News dan saluran WhatsApp

Komentar Facebook