Fraksi Gerindra: Utang Pemko Banda Aceh Akibat Perwal APBK-P
Theacehpost.com | BANDA ACEH – Fraksi Partai Gerindra di DPRK Banda Aceh menemukan penyebab utang pemerintah kota (Pemko) dalam realisasi APBK Tahun Anggaran 2021, sehingga menimbulkan utang mencapai Rp 158,7 miliar.
Menurut Fraksi Gerindra, permasalah tersebut terjadi akibat keputusan Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) terkait Peraturan Wali Kota (Perwal) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kota Perubahan (APBK-P) tahun 2021.
“Fraksi Gerindra sangat menyesali atas keputusan tersebut. Menurut pandangan kami, keputusan tersebut diambil tanpa alasan yang jelas, saat itu hubungan legislatif dan eksekutif masih berjalan baik-baik saja, tidak ada perselisihan apapun yang terjadi. Kami sangat menyayangkan, justru tanpa ada pembahasan sedikitpun dengan Banggar langsung ditetapkan dengan Perwal secara sepihak,” kata Anggota DPRK Banda Aceh, Ramza Harli saat menyampaikan laporan Fraksi Gerindra tentang Pertanggungjawaban APBK 2021 di Kantor DPRK Banda Aceh, Selasa, 28 Juni 2022, malam.
Pihaknya juga sangat menyayangkan kebijakan Perwal APBK-P untuk menaikkan target PAD yang sangat tinggi di saat kondisi perekonomian belum stabil. Kenyataannya, target PAD yang ingin didapatkan tidak tercapai.
“Menurut kami sangatlah tidak realistis menaikkan target PAD di kuartal terakhir, yang sudah tergambarkan besaran realisasi capaian PAD saat itu,” kata Ramza.
Ramza melanjutkan, semua persoalan utang tahun anggaran 2021 terjadi akibat tidak tercapainya target PAD seperti yang direncanakan, yaitu sebesar Rp 327 miliar, sedangkan terealisasi hanya sebesar 224 miliar atau 66 persen.
“Sementara belanja modal, barang dan jasa terus dilaksanakan tanpa menyesuaikan dengan realisasi pendapatan, yang akhirnya menyebabkan terjadinya utang yang sangat besar. Namun bila pembahasan APBK-P 2021 dibahas bersama dengan dewan, kami yakin tidak akan timbul utang yang sangat besar tersebut, karena pada saat itu seharusnya segera menghentikan berbagai program-progam kegiatan, bukannya menaikkan target PAD yang tidak realistis,” ungkapnya.
Fraksi Gerindra, kata Ramza, sangat memahami bahwa persoalan Covid-19 menyebabkan turunnya realisasi PAD. Namun pada tahun anggaran 2021 telah banyak program kegiatan belanja yang dihentikan.
“Kami memastikan dengan kebijakan memotong anggaran belanja telah selesai persoalan defisit anggaran akibat Covid-19. Oleh karena itu, kami berkesimpulan persoalan hutang ini terjadi akibat kesalahan TAPK dengan menetapkan Perwal APBK-P tahun anggaran 2021,” sebut Ramza.
“Bila saat itu pengelolaan keuangan dilakukan dengan sangat hati-hati, pasti tidak akan terjadi seperti yang kita alami saat ini, karena semua daerah terdampak Covid-19, namun tidak menimbulkan utang. Oleh karena itu, Fraksi Partai Gerindra mengingatkan kepada wali kota dan TAPK, agar semua kesalahan yang terjadi di tahun anggaran 2021 jangan sampai terulang kembali di tahun-tahun selanjutnya,” sebut Ketua Pansus Hutang Pemko, Ramza.
Untuk mengatasi persoalan utang ini, Fraksi Gerindra berharap agar Pemko dapat menggali berbagai potensi-potensi PAD dan menjaga segala kemungkinan kebocoran dan manipulasi PAD, yang salah satunya dengan penerapan sistem elektronik yang telah banyak dilakukan oleh daerah-daerah lainnya.
Selain itu, Ramza menyarankan agar dapat mengoptimalkan pengelolaan aset-aset daerah agar produktif, sehingga mendatangkan PAD yang maksimal.
“Kami minta agar SKPK pengelola PAD memiliki kreativitas dan inovasi dalam memaksimalkan potensi-potensi PAD. Selain itu juga harus dilakukan evaluasi internal terhadap petugas di lapangan yang mengelola PAD, guna mencegah kebocoran PAD yang disinyalir terjadi dalam pengelolaan selama ini,” pintanya.
“Persoalan PAD ini harus dikelola dengan serius, karena bagaimanapun juga PAD ini sangat kita butuhkan sebagai modal untuk pembangunan daerah demi mewujudkan kesejahteraan seluruh warga kota,” pungkasnya. []
