Forum 9 Berikan Rekomendasi Upaya Pengentasan Kemiskinan di Aceh
Theacehpoat.com | BANDA ACEH – Forum yang terdiri dari sembilan instansi vertikal seperti Kanwil DJPb, Kanwil DJBC, Kanwil DJP, Kanwil DJKN, BI, OJK, BPK, BPKP, dan BPS memberikan rekomendasi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan investasi di Aceh.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Aceh, Safuadi mengatakan, pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan sendiri dan harus selektif.
Ia menilai, upaya-upaya yang telah dilakukan sekarang seperti terkait penggunaan dana sosial, bantuan pemerintah untuk pemberantasan kemiskinan sudah dilaksanakan dengan baik, namun belum optimal.
“Permasalahannya bisa jadi di integrasi datanya dan di integrasi pelaksanaannya. Maka, kami sekarang mau coba mengintegrasikan dengan skema kampus merdeka. Kita dorong perguruan tinggi untuk ada skema kampus merdeka, yang mana bisa langsung terjun kelapangan apabila ada permasalahan,” kata Safuadi dalam jumpa pers di Gedunga Keuangan Negara, Banda Aceh, Senin 24 Januari 2022.
Selain itu, ia menuturkan pemerintah daerah tidak boleh hanya fokus pada pembangunan infrastruktur dasar saja.
“Sekarang ini yang perlu dilakukan penguatan bagaimana kemudian pembangunan infrastruktur pendukung bisnis dan penunjang ekonomi produktif itu juga hal yang harus di kedepankan, sehingga kemudian integrasi antara akademisi bisnis dan pemerintah bisa berjalan bersama, dan ini akan mendorong banyak aspek yang selama ini belum diperhatikan akan menjadi lebih kuat,” tuturnya.
Ia berharap, rekomendasi ini akan memberikan perubahan dan pertumbuhan ekonomi dapat bergerak.
“Kita sudah lihat Aceh punya keunggulan-keunggulan luar biasa di bidang perikanan, pertanian, tapi median itu tidak fokus, sehingga kemudian tidak optimal dalam pencapaiannya,” katanya.
Berikut 16 poin rekomendasi dari forum sembilan:
1. Melaksanakan skema baru pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan dana desa.
2. Menggerakkan mesin pengumpul data kemiskinan di Aceh agar masyarakat miskin terdata dengan baik. 3.Bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk memasukkan pendampingan dan pengentasan keluarga miskin sebagai salah satu tema program di kampus.
4. Membangun sistem monitoring kemiskinan yang dievaluasi secara berkala setiap triwulan dan diawali dengan program kampus merdeka.
5. Menginisiasi adanya penilaian IKPAD dan IKKD secara terbuka kepada publik.
6. Mendorong percepatan pembangunan infrastuktur pendukung bisnis dan ekonomi produktif, tanpa mengabaikan pembangunan infrastuktur dasar sesuai dengan skala prioritas.
7. Menjaga inflasi melalui penerapan pola tanam dan pemanfaatan idle assets untuk dijadikan cold storage, food storage, rumah bawang, rumah cabe kering, dll;
8. Mendorong agar diadakan skema KUR (Kredit Usaha Rakyat).
9. Mendorong Bank Syariah Indonesia serta Bank Aceh dapat melakukan penyaluran KUR secara optimal.
10. Membangun sentra ekonomi baru pada daerah yang menjadi pusat penghasil bahan baku.
11. Melaksanakan kerja sama dan sinkronisasi data pajak pusat dan pajak daerah.
12. Mendorong disusunnya levelisasi UMKM di Aceh.
13. Mendorong peran aktif pemerintah Aceh dalam pelaksanaan program kerja TPKAD.
14. menjadikan hasil sitaan kapal Kementrian Kelautan dan Perikanan sebagai aset daerah.
15. Mengupayakan agar dana SMV (Special Mission Vehicle).dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi pembiayaan di Aceh.
16. Mencari solusi yang tepat guna agar nilai defisit dapat berkurang dan dapat meningkatkan perekonomian Aceh. []
