Demonstrasi Mahasiswa Warnai Perayaan Hardiknas di Lhokseumawe
Theacehpost.com | LHOKSEUMAWE – Puluhan massa dari Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR) Lhokseumawe dan Aceh Utara bersuara lantang menyampaikan orasi dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Senin, 3 Mei 2021.
Aksi tersebut digelar di depan Kantor Dinas Pendidikan Kota Lhokseumawe dengan pengawalan anggota kepolisian.
Ketua SMUR Aceh, Nanda Risky mengatakan pihaknya mengajukan sejumlah tuntutan kepada pemerintah di momen Hardiknas.
“Tuntutan kami, Dinas Pendidikan Kota Lhokseumawe harus mempublikasikan rencana strategis (Renstra). Menuntut Kadis Pendidikan Lhokseumawe dan wali kota agar merekomendasikan guru honorer yang sudah lama mengabdi agar segera diangkat menjadi PNS,” ujar Nanda.
Massa juga juga memberikan estimasi waktu selama satu minggu kerja untuk mewujudkan tuntutan mereka dengan dibuktikan melalui pemberitaan di media cetak, elektronik dan online.
Massa menilai momentum Hardiknas selalu dirayakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun dengan melihat situasi dan kondisi pendidikan di Aceh saat ini malah masih sangat jauh dari kata layak.
“Pendidikan masih menjadi barang langka di kalangan masyarakat miskin dan pendidikan menjadi mahal dan tak terjangkau bagi kalangan bawah. Hal itu terjadi karena konsekuensi atas penerapan neoliberalisme, IMF (International Monetary Fund) dan World Bank telah meluncurkan paket kebijakan menyokong pendidikan di negara-negara berkembang,” ungkapnya.
Menurutnya, Indonesia termasuk yang mengalami penyesuaian tersebut.
Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (WTO) terpaksa menandatangani General Agreement on Trade Service (GATS) yang mengatur liberalisasi perdagangan di 12 sektor jasa dan salah satunya ialah di bidang pendidikan.
Kemudian, untuk sektor pendidikan di Aceh sendiri mendapatkan alokasi dana otonomi khusus (otsus) sebesar 20%.
“Angka tersebut tidak sedikit, melainkan sangat besar untuk menunjang proses pendidikan lebih baik,” pungkasnya.
Pada kesempatan itu, Kadis Pendidikan Kota Lhokseumawe, Ibrahim, mengatakan terkait pengangkatan guru honorer menjadi PNS bukan kewenangannya, karena semua itu harus melalui regulasi dan sistem yang berlaku.
Kendatia demikian, ia mengaku bersedia menandatangani kesepakatan terkait tuntutan yang diajukan mahasiswa.
“Saya minta semua pihak terutama mahasiswa dapat memberikan saran, masukan yang bersifat membangun dunia pendidikan Kota Lhokseumawe,” sebutnya.
Aksi tersebut berlangsung damai, tertib dan aman. []
