Capaian PAD Rendah, DPRK Aceh Selatan Didesak Panggil Sejumlah Dinas
Theacehpost.com I TAPAKTUAN – Rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejumlah satuan kerja perangkat daerah di Aceh Selatan, menuai kritik.
Koordinator Lembaga Independen Bersih Aceh Selatan (LIBAS), Mayfendri lantas meminta kepada Panitia Khusus (Pansus) PAD bentukan DPRK Aceh Selatan segera memanggil kepala SKPK dengan capaian PAD-nya rendah.
“Sangat dilematis, di tengah gencarnya pembangunan Objek Destinasi Tujuan Wisata (ODTW), namun capaian PAD Dinas Pariwisata Aceh Selatan tahun 2021 ini malah anjlok,” kata Mayfendri dalam rilis yang diterima Theacehpost.com, Senin 11 Oktober 2021.
Menurutnya, realisasi PAD yang hanya sebesar Rp10.250.000, tidak sebanding dengan anggaran miliaran yang telah diluncurkan pemerintah untuk pembangunan ODTW di Aceh Selatan.
“Atas rendahnya capaian PAD itu, kita minta kepada Tim Pansus PAD DPRK Aceh Selatan supaya memanggil kepala SKPK dimaksud,” pintanya.
Ia menyebut pemanggilan ini bukan saja ditujukan kepada dinas pariwisata, tetapi juga di dinas lain yang realisasi PAD-nya rendah atau tidak mencapai target.
“Kita berharap dengan adanya Pansus PAD DPRK Aceh Selatan, dapat mendorong SKPK untuk meningkatkan PAD-nya,” ucapnya.
Secara terpisah, Ketua Pansus PAD DPRK Aceh Selatan, Hadi Surya mengatakan Pansus PAD sudah dibentuk dalam paripurna DPRK Aceh Selatan beberapa hari lalu.
“Rapat kerja pertama sudah kita lakukan dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dengan agenda menggali informasi terhadap kendala dan tantangan terhadap capaian PAD,” sebutnya.
Dari hasil rapat dengan BPKD kemarin, lanjutnya, ia menilai perlu beberapa regulasi peraturan daerah dalam rangka mengoptimalkan perolehan pendapatan daerah.
“Pansus akan memanggil seluruh SKPK dan akan mencari penyebab rendahnya capaian PAD dan potensi kebocorannya,” tegasnya.
Ia menyatakan, secara umum capaian PAD dari target yang ditetapkan sampai bulan September 2021 masih 55,8 persen maka harus menjadi perhatian para pihak.
“Terkait dengan capaian sektor pariwisata masih di angka Rp10 juta per bulan September ini, benar data yang kami terima juga demikian, maka kami sudah menyurati Dinas Pariwisata dan beberapa dinas lainya untuk rapat kerja hari ini,” ungkapnya.[]
