Biaya MTQ Aceh Selatan Diduga Disokong Dana Desa, RAB Pakaian Kalahkan Kebutuhan TC Peserta
Theacehpost.com I BANDA ACEH Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXXV Tingkat Kabupaten Aceh Selatan di Gampong Gelumbuk, Kecamatan Kluet Selatan, 19-24 Maret 2021 selain mendapat apresiasi dari berbagai kalangan ternyata ada pula yang mengkritisi mengenai sumber dana pelaksanaannya.
Pihak yang mengkritisi sumber dana pelaksanaan MTQ XXXV Aceh Selatan adalah Jekki Aismunandar, salah seorang pemuda asal Kecamatan Sawang, Aceh Selatan yang berhimpun dalam wadah Himpunan Masyarakat Sawang (Himmas) di Banda Aceh.
Jekki Aismunandar selaku Ketua Bidang Publikasi dan Informasi Himmas di Banda Aceh dalam rilisnya kepada Theacehpost.com menyayangkan kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten Aceh Selatan dibebankan anggarannya pada dana desa.
“Kita mendukung pelaksanaan even dua tahunan tersebut tetapi seharusnya Pemkab Aceh Selatan mengalokasikan anggarannya pada APBK, bukan ‘menetek’ pada dana desa bankan menggalang sumbangan dari berbagai pihak termasuk kecamatan dan PNS,” kata Jekki.
Padahal, lanjut Jekki, jika Pemkab Aceh Selatan serius melaksanakan MTQ untuk mencetak insan Qurani seharusnya sejak jauh-jauh hari mengalokasikan dana pelaksanaannya secara full di APBK.
“Dengan adanya dukungan anggaran yang dikhususkan untuk MTQ akan lebih maksimal pelaksanaannya termasuk kontinyuitas pembinaan maupun TC peserta yang akan berlomba di berbagai cabang,” kata Jekki.
Berdasarkan informasi yang dihimpunnya dari berbagai sumber, untuk menyokong pembiayaan MTQ Tingkat Kabupaten Aceh Selatan tahun ini, setiap gampong dalam salah satu kecamatan dibebani Rp 500.000. Selain itu ada juga pembebanan dana dari pihak kecamatan Rp 2 juta lebih bahkan PNS juga turut berkontribusi.
“Semestinya sudah ada alokasi anggarannya full dari APBK, jika tetap dipungut dari sumber lainnya justru berpotensi adanya tumpang tindih penggunaan anggaran,” katanya.
Menurut Jekki, kebijakan Pemkab Aceh Selatan yang bergantung pada dana desa untuk menyokong kegiatan kabupaten menginsikasikan APBK Aceh Selatan tidak mampu secara optimal untuk melaksanakan even berskala kabupaten termasuk yang sudah terjadwal seperti MTQ.
“Seharusnya Pemkab Aceh Selatan lebih menyokong pembangunan gampong di luar yang dapat ditangani dengan dana desa, bukan malah sebaliknya kerap membebankan setiap agenda kabupaten kepada dana desa,” tandas Jeki.
“Kita berharap tata kelola keuangan pada APBK Aceh Selatan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan transparan,” tulis pernyataan itu.
Juga diinformasikan, akhir-akhir ini KPK RI menetapkan Aceh Selatan sebagai salah satu dari 13 daerah di Aceh dengan pengawasan terhadap tindak pidana korupsi sangat rendah.
Salah satu aspek yang dinilai adalah persoalan pengelolaan dana desa.
Jekki juga menyinggung persoalan logo MTQ Aceh Selatan yang merupakan hasil copy-paste dari google yang sempat beredar di masyarakat.
“Kalau tidak bisa membuat logo seharusnya disayembarakan. Jangan main comot saja karya orang. Untung saja cepat ketahuan, jika tidak tentu akan mencoreng nama baik Aceh Selatan,” kata Jekki.
Pakaian vs TC
Berdasarkan dokumen RAB MTQ XXXV Tingkat Kabupaten Aceh Selatan yang dikirim Jekki Aismunandar, tercatat beberapa item rencana anggaran.
Dari enam item RAB, yang terbesar justru untuk pakaian lengkap peserta dan ofisial mencapai Rp 36 juta. Sementara untuk biaya pembinaan/TC hanya Rp 5.600.000. []
