BI dan IKAT Aceh Diseminasi Blueprint Pengembangan Ekonomi Syariah
Theacehpost.com | BANDA ACEH – Bank Indonesia (BI) perwakilan Provinsi Aceh menggelar Diseminasi Blueprint dan Roadmap Pengembangan Ekonomi Syariah Provinsi Aceh di Aula Teuku Umar BI, Banda Aceh, Kamis, 1 Desember 2022.
Perwakilan BI Perwakilan Provinsi Aceh T Amir Hamzah mengatakan penyusunan blueprint tersebut bekerja sama dengan konsultan dan Ikatan Alumni Timur Tengah (IKAT) Aceh.
Dia mengatakan proses penyusunan blueprint selama delapan bulan. Beberapa kali sudah dilaksanakan focus group discussion (FGD) untuk meminta masukan dan saran. “Bank Indonsia dari awal berkomitmen mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia,” ujarnya.
Dari 2017 blueprint secara umum untuk Indonesia sudah disusun. Namun blueprint secara nasional perlu disesuaikan untuk diimplementasikan di masing-masing provinsi di Indonesia, salah satunya di Aceh.
Aceh memiliki kekhususan serta sudah ada Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Karenanya, blueprint yang telah disusun secara nasional perlu dilihat kembali apa yang sudah berjalan di Aceh dan yang perlu disesuaikan. Diharapkan akhir tahun 2022 blueprint tersebut dapat diluncurkan.
“BI mengajak seluruh stakeholder seperti perbankan, pemerintah, dan ulama untuk mendiskusikan agar blueprint cocok dan bisa diimplementasikan di Aceh,” pungkasnya.
Menurutnya Aceh memiliki banyak potensi dan sumber daya yang perlu dioptimalkan sesuai syariah agar berdampak terhadap penurunan tingkat kemiskinan.
Dalam kegiatan diseminasi tersebut hadir sebagai pemapar Dr Damanhur Abbas Lc MA. Kemudian Penanggap Prof Dr M Shabri Abd Majid MEc dan Dr Mohd Heikal SE MM. Turut hadir puluhan tamu undangan dari berbagai elemen seperti Bank Aceh, Bappeda, Kanwil Kemenag Aceh, lembaga ZIS, Wakil Dekan FEBI UIN Ar-Raniry, HIPSI, Komisioner Baitul Mal Aceh, tokoh agama, akademisi, dan lain-lain.
Damanhur menjelaskan, tiga pilar dalam blueprint yaitu pemberdayaan ekonomi syariah, pendalaman pasar keuangan syariah, dan penguatan riset, asesmen, dan edukasi telah disesuaikan dengan konteks Aceh.
Setiap pilar memiliki sejumlah strategi, yang kemudian diturunkan menjadi actionable program atau kegiatan selama tiga tahun ke depan. Setiap strategi dan kegiatan tersebut memiliki stakeholder terkait yang diharapkan dapat bersinergi dan berkolaborasi untuk mewujudkan hal tersebut.
“Aceh memiliki potensi yang besar sekali dalam mengaktualisasikan nilai-nilai syariat Islam, baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam agenda pembangunan Aceh,” pungkasnya.
Lanjutnya, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah secara khusus dapat menjadi solusi alternatif atau kontributor utama dalam menyelesaikan sejumlah tantangan yang dimiliki oleh Provinsi Aceh, terutama terkait dengan pengentasan kemiskinan.
Diharapkan blueprint dan roadmap dapat diimplementasikan dengan baik sesuai target, dengan dukungan dan political will dari semua pemangku kepentingan, demi penguatan ekonomi dan keuangan syariah di Aceh.
“Semoga blueprint dan roadmap ini dapat membawa kebaikan untuk masyarakat Aceh dalam mengurangi kemiskinan, dan kelak Aceh dapat menjadi pusat pembelajaran bagi daerah-daerah lain yang ingin mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah,” imbuhnya.
Sementara itu, Prof M Shabri Abd Majid mengharapkan roadmap bisa mengakselerasi ekonomi Aceh. Perekonomian Aceh ditopang oleh rumah tangga, swasta, pemerintahan, dan ekspor impor. Paling cepat roda berputar adalah pemerintahan yaitu APBA, dan paling pelan berputar sektor ekspor dan impor.
Keunggulan ekonomi syariah adalah ekonomi yang seimbang. Dalam ekonomi Islam diharapkan keseimbangan bisnis dan sosial,” tuturnya.
Hal senada disampaikan Dr Mohd Heikal. Katanya, ekonomi syariah adalah upaya mendapatkan berkah Allah Swt. “Dana otsus sebanyak apapun, kalau semua pihak terkait tidak menjadikan iman sebagai dasar maka tidak akan berkah,” ujarnya.
Sementara itu, menurutnya, sektor potensial pengembangan ekonomi Aceh yakni keuangan syariah, makanan halal, dan pariwisata halal. Dalam pengembangan ekonomi syariah haru memiliki semangat beradaptasi (gesit), mengadopsi (teknologi tinggi), dan beradaptasi (kepemimpinan pemerintahan). []
