Beni Ahmad Sebut Masa Transisi Pemkab Aceh Selatan Pakai Jurus Aji Mumpung

Tokoh muda Aceh Selatan, Beni Ahmad ST. [Foto: Ist]

THEACEHPOST.COM | Tapaktuan – Tokoh muda Aceh Selatan Beni Ahmad, ST mengatakan di masa transisi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan terkesan memakai jurus aji Mumpung “Mumpung Masih Ada Kesempatan” kalimat ini sedang tren dibahas dan dibincangkan di warung – warung kopi di Aceh Selatan.

banner 72x960

“Karena kalimat aji mumpung ini adalah topik pembicaraan hangat masyarakat Aceh Selatan di warung kopi tentang buruknya pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintahan transisi di bawah kendali Pj Bupati Aceh Selatan saat ini,”ucap Beni Ahmad, ST dalam rilisnya kepada Theacehpost.com, Sabtu (28/12/2024).

Indikasi ini dapat dibuktikan dengan bertumpuk-tumpuknya tagihan SPM di Kantor BPKD Aceh Selatan, baik tagihan SPM GU dari SKPK maupun tagihan SPM dari para kontraktor yang akumulasi tagihan tersebut diduga puluhan milyar sementara dugaan lainnya ditafsirkan jumlahnya ratusan milyar.

“Tentunya keadaan ini telah melahirkan efek domino yang berdampak keresahan dan kesulitan ekonomi di sebahagian masyarakat Aceh Selatan terutama akibat tidak terbayarnya tagihan SPM dari pihak rekanan (kontraktor) pada Kantor BPKD Aceh Selatan maka upah para pekerja proyek tentunnya tidak terbayarkan oleh para kontraktor,” kata Beni Ahmad yang juga selaku pengusaha.

Selain itu, juga sangat disayangkan tagihan SPM baik GU dan lainya dari SKPK Aceh Selatan tentunya banyak meninggalkan beban hutang diluar dikarenakan kegiatan pada setiap SKPK sudah dilaksanakan.

Memang sangat miris kalau dilihat kondisi Aceh Selatan saat ini akibat pengelolaan anggaran di Aceh Selatan yang diduga ambur radur dan terkesan tidak mampu mengelola anggaran dengan baik.

“Bila upah buruh pekerja tidak terbayarkan oleh kontraktor maka buruh dan keluarganya hidup mereka menjadi terancam karena tidak dapat membayar hutang untuk kebutuhan hidup sehari – hari selama ini dan juga SKPK yang sudah membuat kegiatan-kegiatan selama ini tentunya meninggalkan hutang pada pihak lain,” jelasnya.

Kondisi ini telah membuat gerah Firauza Heldin politisi muda ketua komisi I DPRK Aceh Selatan dari partai Demokrat mengusulkan pada pimpinan DPRK untuk memanggil Pj Bupati Aceh Selatan untuk diminta menjawab persoalan menyangkut tentang pengelolaan keuangan anggaran daerah yang sangat ugal-ugalan.

Sebagaimana yang disampaikan Firauza bahwa partai Demokrat adalah partai koalisi pasangan MANIS maka oleh karena itu jangan sampai Cut Syazalisma selaku Pj  Bupati Aceh Selatan menambah berat beban Bupati definitif terpilih kedepannya.

Bila utang yang ditinggalkan Pemerintah di bawah kendali Pj Bupati semakin bertumpuk- tumpuk maka akan mengancam visi-misi Pemerintah pasangan MANIS selanjutnya.

Desakan tegas dan keras dari berbagai lembaga lainnya seperti, GerPALA minta dilakukan Audit Investigasi supaya masalah ini menjadi terang benderang dan malahan sebahagian masyarakat meminta supaya Mapolda dan Kejati Aceh mesti turun tangan secara langsung.

Untuk menangani penanganan pengelolaan anggaran di Aceh Selatan yang dinilai sangat tidak transparan dan akuntabel. Terkesan Pj Bupati Aceh Selatan Cut Syazalisma memakai Aji Mumpung, ‘Mumpung Masih Ada Kesempatan’.

“Oleh karena itu tidaklah dapat disalahkan bila sebahagian masyarakat Aceh Selatan menilai keadaan pengelolaan keuangan daerah Aceh Selatan ini sangat memalukan,” tutupnya. (Yurisman)

Baca berita The Aceh Post lainnya di Google News dan saluran WhatsApp

Komentar Facebook