BEM STKIP Muhammadiyah Abdya Desak Pj Bupati Mundur Apabila Tak Mampu Tuntaskan Polemik ADG dan Gaji Pegawai Kontrak
THEACEHPOST.COM | Blangpidie – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya (Abdya) menyerukan kepada Pemerintah Kabupaten setempat untuk segera menyelesaikan permasalahan keterlambatan pencairan Alokasi Dana Gampong (ADG) 2024 Tahap II, 40 persen, dan ADG Tahap III, 20 persen.
Selain itu, persoalan gaji pegawai kontrak (Pegawai Non ASN) yang sudah tertunggak selama Enam bulan juga telah menimbulkan kegeraman dan menuai kritikan di tengah masyarakat Abdya.
“Keterlambatan pencairan ADG dan gaji pegawai kontrak adalah bentuk kelalaian serius yang berdampak pada kelancaran pelayanan publik,” ujar Ketua BEM STKIP Muhammadiyah Abdya, Dasrol Habibi, Senin malam (9/12/2024).
Maka BEM STKIP Muhammadiyah Abdya mendesak pemerintah kabupaten untuk segera mencarikan solusi untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Apalagi keuchik dan aparatur telah mengancam tidak akan melayani masyarakat sebelum persoalan ADG ini selesai. Maka Kami mendesak pemerintah untuk segera mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini,” desaknya.
Selain persoalan pelayanan yang akan terganggu, persoalan lain yang juga akan terganggu adalah mengenai pembangunan daerah.
“Keterlambatan pencairan ADG dan tunggakan gaji pegawai kontrak akan mengancam keberlangsungan pembangunan di daerah,” tambahnya.
Menyikapi kondisi keuangan di pemerintah kabupaten Abdya, maka BEM STKIP Muhammadiyah Abdya mendesak untuk segera mencarikan solusinya.
“Jika Pj Bupati Abdya tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, kami minta bapak Sunawardi mundur saja dari jabatannya,” tegas putra kecamatan Jeumpa tersebut. (Robby Sugara)
Baca berita The Aceh Post lainnya di Google News dan saluran WhatsApp
