Banda Aceh Command Center, Pusat Pemantauan Perkembangan Kota, Mungkinkah Terwujud?
Ketika kita menonton film Hollywood seperti Star Trek, kita sering melihat ruang kendali canggih yang mampu memantau berbagai aktivitas di jagat raya. Tentu saja, ini hanyalah hasil imajinasi sang sutradara. Namun, gagasan tentang pusat kendali ini juga pernah diwujudkan oleh Ridwan Kamil saat menjabat Wali Kota Bandung.
Ridwan Kamil, seorang pemimpin inovatif, memiliki banyak karya besar yang diakui di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu karyanya yang fenomenal di Aceh adalah Museum Tsunami. Keberhasilannya dalam berbagai inovasi perkotaan turut mengantarkannya menjadi Gubernur Jawa Barat ke-14 pada periode 5 September 2018–5 September 2023.
Bandung Command Center (BCC) adalah salah satu gagasan Ridwan Kamil untuk menjadikan Bandung sebagai kota cerdas melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Selain untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan, BCC juga bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sejak diluncurkan pada Januari 2015, BCC mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Proyek yang menelan anggaran sekitar Rp30 miliar ini berperan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Namun, apakah warga Bandung sudah memahami konsep Command Center dan fungsinya?
Command Center adalah sistem yang memungkinkan pemantauan kota hanya dengan menatap layar komputer. Operasionalnya ditangani oleh para ahli teknologi informasi. Masyarakat dapat mengakses informasi seputar kota melalui komputer atau gawai yang terintegrasi dengan internet.
Di dalam Command Center terdapat berbagai aplikasi untuk memantau kondisi kota, seperti data cuaca, peta, video pengawasan (video feed), lokasi kendaraan khusus, analisis video, dan sebagainya. Sebagai penunjang, sebanyak 80 titik di Bandung telah dipasangi CCTV, sementara 50 kendaraan layanan publik dipasangi GPS. Rekaman CCTV ini dianalisis secara mendalam sehingga dapat menghasilkan notifikasi sesuai kebutuhan. Bahkan, kepolisian juga memanfaatkan Command Center untuk memantau jalan utama dan menerima laporan dari masyarakat.
Command Center berfungsi untuk menyempurnakan pelayanan publik dan mempermudah pengambilan keputusan secara cepat. Melalui sistem ini, berbagai layanan seperti pengurusan KTP, pengecekan perizinan, hingga pemantauan kemacetan dan banjir dapat dilakukan secara real-time.
Selain itu, Command Center menjadi pusat data bagi seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Sebagai perbandingan, Singapura memiliki 1.600 layanan daring (online service), sementara Bandung baru memiliki sekitar 200 layanan daring.
Pada 5 April 2018, penulis berkesempatan mengunjungi Command Center Bandung dan memantau perkembangan kota di ruang utama. Dengan bimbingan Ibu Sinda dari Bagian Kesra Setda Kota Bandung, kami dapat mengamati situasi Bandung layaknya seorang wali kota. Ruangan ini benar-benar mengingatkan pada adegan di film Star Trek, dipandu oleh anak-anak muda yang ahli dalam bidang teknologi. Tak heran jika Bandung benar-benar menjadi “juara”, sebagaimana jargon yang dipopulerkan Ridwan Kamil: Bandung Juara!
Mungkinkah Banda Aceh Command Center Terwujud?
Di bawah kepemimpinan Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal dan Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah (periode 2025–2030), sangat mungkin Banda Aceh Command Center bisa terwujud. Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki banyak tenaga ahli teknologi, baik dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) maupun akademisi yang telah melahirkan berbagai aplikasi publik berstandar nasional.
Pemerintah Kota Banda Aceh juga terus bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Pada 18 Maret 2025, misalnya, Pemkot Banda Aceh menghidupkan kembali Banda Aceh Academy (BAA). Selain itu, pada 2018, Illiza meresmikan gedung Madani Center yang didanai dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebagai pusat pemantauan pembangunan kota. Namun, setelah ia tidak lagi menjabat, pusat pemantauan ini mengalami mati suri, dan berbagai perangkat canggih yang dibeli dari Dana Otsus terbengkalai.
Di dalam ruangan Madani Center, terdapat layar besar yang terdiri dari 10 unit monitor LCD berukuran 49 inci, yang terhubung dengan ratusan CCTV di ruang publik dan perkantoran. Dengan sistem ini, Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekda dapat memantau kondisi kota secara langsung.
Sebagai ibu kota Provinsi Aceh, Banda Aceh memiliki rekam jejak yang baik dalam reformasi birokrasi dan inovasi perkotaan. Bahkan, Banda Aceh dan Bandung memiliki banyak kesamaan dalam hal inovasi.
Apakah Banda Aceh Command Center akan terwujud? Kemungkinan itu sangat besar, tetapi saat ini Wali Kota dan Wakil Wali Kota masih berfokus pada penyelesaian utang warisan yang cukup besar. Seperti kata Mas Parto, “Banda Aceh kini tidak baik-baik saja. Dibutuhkan kerja keras, kerja tuntas, dan pengelolaan anggaran yang bijak.”
Namun, di balik kesulitan, selalu ada kemudahan. Semoga harapan ini dapat segera menjadi kenyataan. Wallahu a‘lam bishawab.
Oleh: Bung Syarif
Magister Hukum Tata Negara USK, Mantan Kepala UPTB e-Kinerja PNS, Kabid SDM dan Manajemen Disdik Dayah Kota Banda Aceh, Dosen Legal Drafting FSH UIN Ar-Raniry, ICMI Kota Banda Aceh, Direktur Aceh Research Institute (ARI), Alumni Lemhannas Pemuda Angkatan I, Aktivis`98, Aktivis LBH Darul Misbah
