Siasat di Ujung Tanduk
THEACEHPOST.COM – Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh dan utang ibarat series panjang tanpa ending memuaskan. Lebih dari tiga periode pemerintahan sudah berlalu, masalah utang di Pemko Banda Aceh masih juga belum menemukan titik terang.
Alih-alih menurun, beban utang justru terus membengkak, meninggalkan warisan yang berat bagi generasi pemerintahan Illiza-Afdhal.
Setiap pergantian periode, dari Wali Kota Aminullah hingga dijabat oleh tiga orang Penjabat (Pj) Wali Kota, angka utang di Pemko Banda Aceh terus menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan.
Kondisi terkini, utang Pemko Banda Aceh di akhir tahun 2024 sebesar Rp 39,8 milyar, kemudian utang RSUD Meuraxa sebesar Rp 49 milyar, plus potensi utang tahun 2025 ini yang diprediksi mencapai Rp 86 milyar.
Wali Kota Illiza, dalam beberapa hari terakhir telah duduk melangsungkan rapat koordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam rapat tersebut, Illiza menyampaikan bahwa kondisi keuangan Banda Aceh sedang tidak baik-baik saja, punya konsekuensi yaitu rasionalisasi anggaran.
Untuk itu, ia meminta pengertian dari seluruh anggota OPD di Banda Aceh agar ketika diminta supaya bersedia dengan ikhlas hati melaksanakan tahapan rasionalisasi dengan baik.
Sekalipun selama prosesnya nanti bakal dirasa tidak nyaman, khususnya oleh oknum aparatus kekuasaan yang masih ingin meraup cuan dari proyek-proyek APBK.
Selaku sosok penggerak dan pemantik kolaborasi di level kota, Illiza juga perlu berhati-hati dalam memilih anggota kabinetnya, terutama dalam posisi-posisi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah saat ini.
Beban utang daerah yang semakin meningkat menjadi perhatian serius dan pemilihan orang-orang yang tepat dapat menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini.
Dalam hal ini, ada beberapa catatan yang patut untuk dipertimbangkan. Pertama, kompetensi dan integritas. Orang-orang yang dipercaya Illiza harus memiliki rekam jejak yang terbukti dalam pengelolaan keuangan yang sehat. Integritas dan kejujuran sangat penting untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan anggaran.
Kedua, pemahaman mendalam tentang keuangan daerah. Illiza harus memastikan bahwa pelayannya memahami kompleksitas keuangan daerah, termasuk sumber pendapatan, pengelolaan belanja dan mekanisme utang. Pengetahun tentang peraturan dan kebijakan yang berlaku juga penting.
Ketiga, memiliki kemampuan mengelola utang. Bawahan Illiza harus memiliki strategi yang jelas untuk mengelola utang daerah, termasuk restrukturisasi utang, pengendalian belanja dan peningkatan pendapatan.
Wali Kota Illiza juga penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Mekanisme pengawasan yang ketat perlu diterapkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
Dengan memilih anggota kabinet yang kompeten, berintegritas dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang keuangan daerah, maka Pemko Banda Aceh dapat mengambil langkah-langkah penting untuk mengurangi beban utang daerah dan memastikan pengelolaan keuangan yang lebih sehat serta program yang lebih tepat sasaran.
Perlu diketahui bahwa pengelolaan keuangan daerah yang sehat memerlukan kerja sama yang solid antar berbagai lembaga yang ada. Wali Kota Illiza dari masa kampanye hingga sekarang terus menggaungkan semangat kolaborasi.
Satu value yang bisa diambil dari visi “Banda Aceh Kota Kolaborasi” adalah semua pihak memiliki dampak. Kita tidak berbicara besar kecil dampak yang dihasilkan, ketika dikolaborasikan, dampak itu akan semakin besar dan semakin bergaung.
Perlu kita sadari bahwa semangat kolaborasi sudah meresap di negeri ini sejak lama, baik di Indonesia atau khususnya di Banda Aceh. Salah satu tradisi di dalam masyarakat Aceh disebut Meuseuraya, artinya gotong royong.
Maka, “Banda Aceh Kota Kolaborasi” bukan sekedar jargon belaka, tetapi bentuk aksi kolaboratif yang sejak dulu sudah ada. Mari bersama-sama kita tuntaskan persoalan utang di Pemko Banda Aceh tahun ini. []
Baca berita The Aceh Post lainnya di Google News dan saluran WhatsApp
