Ombudsman Aceh Terima 545 Laporan Sepanjang 2024, Keluhan Pelayanan Publik Mendominasi
THEACEHPOST.COM | Banda Aceh — Kepala Perwakilan Ombudsman Aceh, Dian Rubianty, menyatakan bahwa sepanjang tahun 2024 total laporan masyarakat yang diterima Ombudsman Perwakilan Aceh sebanyak 545 laporan. Laporan terbanyak adalah konsultasi masyarakat terkait berbagai keluhan pelayanan publik.
Hal tersebut ia sampaikan dalam acara ngopi pelayanan publik (NGULIK) bersama awak media yang tergabung dalam forum wartawan peduli pelayanan publik. Kegiatan bertempat di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Banda Aceh, Rabu (22/1/2025).
Dian merincikan, laporan tersebut terdiri atas Laporan Masyarakat (LM) sebanyak 165 laporan, Reaksi Cepat Ombudsman (RCO) sebanyak 5 laporan—terdiri atas 3 laporan terkait substansi kepegawaian dan 2 laporan mengenai sarana serta prasarana (toilet) di pelabuhan dan rumah sakit.
“Selain itu, terdapat 75 laporan berupa tembusan, dan jenis laporan terbanyak adalah konsultasi masyarakat terkait berbagai keluhan pelayanan publik yang mencapai 300 laporan,” sebutnya.
Dari total 170 laporan yang terdiri atas LM dan RCO, lanjut Dian, Ombudsman menindaklanjuti dengan memverifikasi kelengkapan syarat formil dan materiil. Sebanyak 107 LM ditutup di tahap Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) karena beberapa alasan, yaitu telah diselesaikan oleh pihak terkait, berada di luar kewenangan Ombudsman, atau tidak memenuhi syarat formil dan materiil.
“Selanjutnya, 63 LM dilimpahkan ke Keasistenan Bidang Pemeriksaan, di mana 27 laporan telah diselesaikan dan ditutup, sementara 36 laporan masih dalam proses pemeriksaan,” tambahnya.
Lebih lanjut dikatakan, sejak laporan yang diterima, ada beberapa substansi yang paling sering dilaporkan, yaitu hak sipil dan politik sebanyak 201 laporan yang menjadi urutan pertama atau 37 persen karena pada tahun 2024 ada dua kali penyelenggaraan pemilu, banyak tembusan laporan, konsultasi, dan laporan yang disampaikan ke Ombudsman. Lalu diikuti dengan substansi kepegawaian terdapat 82 laporan, kesehatan 40, pedesaan 37, dan agraria 27.
“Sekitar 78 persen laporan telah diselesaikan,” ujarnya.
Dian juga menyampaikan, sepanjang tahun 2024 terdapat 40 laporan terkait sektor kesehatan. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, dilakukan rapid assessment terkait Optimalisasi Sistem Rujukan Terintegrasi (Sisrute), yang hasilnya disampaikan kepada pihak-pihak terkait seperti Dinas Kesehatan, rumah sakit, dan puskesmas.
“Tahun ini, rencananya akan dilakukan monitoring atas implementasi rekomendasi tersebut,” jelasnya. (Ningsih)
