Dorong Kemudahan Izin, Ombudsman Aceh Perkuat Legalitas UMKM
THEACEHPOST.COM | Banda Aceh — Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Aceh berencana melakukan investigasi terkait banyaknya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum memiliki izin. Langkah ini diinisiasi atas prakarsa Ombudsman melalui inisiatif penyelesaian administrasi publik (IAPS) untuk memastikan tata kelola UMKM di Aceh lebih baik.
“Kami tidak hanya fokus pada penertiban izin usaha. Target utama kami adalah memastikan tata kelola UMKM lebih mudah, perizinannya gratis, tidak berbelit, dan pelaku UMKM memiliki legal standing yang memudahkan mereka dalam menjalankan usaha dan memasarkan produknya,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman Aceh, Dian Rubianty, di Banda Aceh, Rabu (22/1/2025).
Ombudsman juga menekankan pentingnya meminimalkan dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh UMKM. “Kami ingin memastikan bahwa pelaku UMKM mematuhi aturan sehingga masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi UMKM tidak terdampak negatif, baik dari segi lingkungan maupun sosial,” tambahnya.
Sepanjang tahun 2024, kata Dian, Ombudsman menerima banyak pengaduan masyarakat terkait dampak usaha peternakan, seperti peternakan sapi, walet, dan ayam. Masyarakat di sekitar lokasi usaha mengeluhkan gangguan lingkungan yang timbul akibat aktivitas tersebut.
Namun, Ombudsman menegaskan bahwa langkah yang dilakukan tidak bertujuan untuk menutup UMKM.
“Kami melihat masalah ini secara keseluruhan. Tujuan kami adalah memperkuat ekonomi masyarakat, menurunkan angka kemiskinan, dan mendukung ketahanan pangan. Jadi, yang perlu diperbaiki adalah tata kelola usaha agar lebih baik dan ramah lingkungan,” jelasnya.
Ombudsman Aceh juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menciptakan sistem pengelolaan yang lebih baik bagi UMKM.
“Dengan tata kelola yang baik, dampak negatif dapat diminimalkan. Jadi secara ekonomi kita kuat, secara lingkungan kita bisa hidup sehat,” pungkasnya. (Ningsih)
