Pemerintah Aceh akan Perjuangkan Aspirasi Pegawai Kontrak terkait Pengangkatan sebagai PPPK Penuh Waktu
THEACEHPOST.COM | Banda Aceh — Plt Asisten III Setda Aceh sekaligus Kepala Badan Kepegawaian Aceh, Abdul Qahar, menjelaskan bahwa kewenangan terkait pengangkatan PPPK, termasuk status penuh waktu atau paruh waktu, sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.
“Kebijakan ini bukan wewenang kami, tetapi Pemerintah Aceh akan terus memperjuangkan tuntutan kalian kepada pemerintah pusat,” kata Qahar saat menerima aksi damai ratusan tenaga honorer di halaman kantor Gubernur Aceh, Selasa (14/1/2025).
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Aceh telah mengusulkan seluruh pegawai kontrak yang terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk diangkat menjadi PPPK. Namun, keputusan akhir mengenai kuota dan status pegawai berada di tangan pemerintah pusat.
“Kami berkomitmen agar seluruh pegawai yang telah lama mengabdi mendapat kesempatan yang sama. Kami akan terus mengusulkan agar mereka diangkat menjadi PPPK penuh waktu,” tegasnya.
Abdul Qahar juga menyampaikan bahwa Penjabat Gubernur Aceh, Safrizal ZA, telah menerima langsung aspirasi dari para pendemo. Gubernur berkomitmen untuk menyampaikan tuntutan ini kepada pemerintah pusat.
“Pak Gubernur langsung menelepon dan menyampaikan terima kasih atas aspirasi yang telah disampaikan. Beliau akan segera berdiskusi dengan pihak terkait mengenai hal ini,” ujar Qahar.
Dalam aksinya, para pendemo berharap agar Pemerintah Aceh dapat memperjuangkan pengangkatan mereka yang belum lulus seleksi PPPK tahap pertama menjadi PPPK penuh waktu. Mereka juga meminta agar kuota formasi PPPK diperbanyak guna mengakomodasi kebutuhan tenaga kerja yang telah lama mengabdi di lingkungan Pemerintah Aceh.
“Kami berharap pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh serius memperjuangkan nasib kami, karena kami telah bertahun-tahun bekerja tanpa kepastian status,” ujar salah seorang perwakilan pendemo.
