Debat Publik Pilgub Aceh 2024 Rusuh, Katahati Institute Soroti Ketidakhadiran Panwaslih

Program Manager Katahati Institute, Muhammad Fahry. [Foto: Ist]

THEACEHPOST.COM | Banda Aceh – Debat publik putaran ketiga antar Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang digelar oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh berakhir ricuh pada Selasa (19/11/2024) malam.

banner 72x960

Insiden tersebut memicu perhatian publik, khususnya terhadap manajemen risiko yang diterapkan oleh pihak penyelenggara serta dengan absennya Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh.

Program Manager Katahati Institute, Muhammad Fahry mengatakan, seharusnya panitia penyelenggara debat publik antar Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh bisa sigap mengambil keputusan sebelum terjadi insiden yang tidak diinginkan.

Kata Fahry, aparat keamanan sempat melerai aksi saling serang, baik secara fisik maupun verbal, namun upaya tersebut tidak berhasil dan massa tetap sulit untuk dikendalikan.

Pada saat bersamaan, Fahry juga menyoroti ketidakhadiran para Komisioner Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh untuk menengahi pertikaian tersebut.

Menurut informasi, ketujuh Komisioner Panwaslih Aceh sedang melakukan perjalanan dinas ke Jakarta dan hanya menugaskan staf ahli untuk hadir yang dinilainya tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan strategis di lapangan.

“Panwaslih Aceh seharusnya mengawasi jalannya debat, memberikan teguran atau rekomendasi penyesuaian jika ada pelanggaran. Ketidakhadiran mereka dalam debat ini menciptakan kekosongan mitigasi risiko, sehingga kericuhan tak terhindarkan,” ujar Fahry dalam keterangan tertulis yang diterima Theacehpost.com, Banda Aceh, Kamis (21/11/2024).

Ia melanjutkan, debat publik putaran ketiga antar Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh sejatinya menjadi momen pamungkas untuk menyampaikan visi-misi para kandidat calon. Namun dengan insiden yang terjadi telah berujung merugikan rakyat.

“Sebagai pemilik suara dalam pesta demokrasi, rakyat sangat dirugikan dengan kejadian ini. Evaluasi menyeluruh dan manajemen risiko yang lebih baik harus disiapkan hingga seluruh rangkaian Pilkada selesai,” tutupnya. (Ningsih)

Baca berita The Aceh Post lainnya di Google News dan saluran WhatsApp

Komentar Facebook