Bustami Hamzah Janji Bakal Turunkan Kemiskinan dan Pengangguran di Aceh
THEACEHPOST.COM | Banda Aceh – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, menanggapi atas segala pertanyaan yang dilontarkan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terhadap kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2023.
Tanggapan itu disampaikan saat Bustami Hamzah mendapat giliran untuk menanggapi segala rekomendasi Banggar DPRA yang sebelumnya telah disampaikan secara terstruktur di dalam rapat paripurna yang beragendakan penyampaian pendapat Banggar DPRA terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBA TA 2023, di Sekretariat DPRA, Banda Aceh, Senin (15/7/2024).
Adapun terkait catatan rekomendasi dan masukan Banggar DPRA untuk Pj Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, dapat dibaca di sini.
Bustami Hamzah mengawali pidatonya dengan menyampaikan ungkapan terima kasihnya kepada Banggar DPRA atas segala masukan yang disampaikan dalam rapat paripurna tersebut.
Menurutnya, masukan dari Banggar DPRA sangat bernilai konstruktif bagi pembangunan Aceh ke depan. Dirinya juga berharap agar Banggar DPRA sering-sering menyampaikan masukan sehingga bisa menjadi panduan untuk meningkatkan kualitas pembangunan di Aceh.
Masuk dalam inti pidato, Bustami Hamzah menyoroti beberapa tantangan utama yang dihadapi Provinsi Aceh, salah satunya penurunan pendapatan Aceh yang dipengaruhi oleh pengurangan alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus).
“Namun kita telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi tantangan ini, termasuk melalui pengelolaan sumber daya alam, pengembangan sektor pariwisata, pertanian, dan perkebunan, serta optimalisasi pajak dan retribusi daerah,” ujar Bustami Hamzah.
Kemudian dari segi prestasi, Pj Gubernur Aceh itu melaporkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Aceh pada tahun 2023 mencapai 74,70 persen, angka ini naik 0,59 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan IPM Aceh tahun 2023 didukung oleh sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
“Kami dari pemerintah berkomitmen dalam mengupayakan penurunan kemiskinan dan pengangguran melalui program-program prioritas di kabupaten/kota,” demikian janji Bustami Hamzah.
Lebih lanjut, Bustami Hamzah menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh dalam mengalokasikan anggaran berkomitmen untuk lebih fokus pada penurunan kemiskinan dan pengangguran di Aceh.
Untuk kabupaten/kota, Pemerintah Aceh akan mendorong penggunaan dana Otsus Kabupaten/Kota untuk lebih memprioritaskan pada program dan kegiatan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.
Di sisi lain, terkait dengan kinerja ekspor Aceh yang disebut menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Bustami Hamzah menjelaskan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk memperbaiki kinerja ekspor dan menarik investasi.
Bustami mengatakan, Pemerintah Aceh telah menyusun blueprint investasi Aceh yang berkolaborasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk memfasilitasi dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO) bagi kabupaten/kota.
“Pemerintah Aceh akan terus berupaya meningkatkan disiplin alokasi belanja, transparansi, pengelolaan pajak dan retribusi, serta penegakan hukum terkait pajak. Pemerintah Aceh akan terus bekerja sama dengan DPRA dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan,” demikian kata Bustami Hamzah. (Akhyar)
Baca berita The Aceh Post lainnya di Google News