TPID Tekan Inflasi Aceh Terendah Ketiga se-Sumatra, BI Ingatkan Tantangan ke depan
Theacehpost.com | BANDA ACEH – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Aceh mencatat tingkat inflasi Aceh berhasil ditekan dari 5,89 persen pada Desember 2022 menjadi 2,02 persen pada Juli 2023, terendah ketiga se-Sumatra. Aceh menjadi salah satu provinsi di Sumatra dengan pencapaian hasil memuaskan menjaga inflasi.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BI Perwakilan Provinsi Aceh Rony Widijarto Purubaskoro pada acara Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) bertajuk ‘Sinergi Mendorong Produksi, Hilirisasi, dan Ketahanan Pangan dengan Digitalisasi Ekonomi’ di Gampong Paya Lumpat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, Selasa, 22 Agustus 2023. Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai unsur mulai dari unsur Pemerintah Aceh, para bupati, dan tamu undangan lainnya.
Kepala BI Perwakilan Provinsi Aceh Rony Widijarto Purubaskoro mengatakan keberhasilan pengendalian inflasi tidak lepas dari kerja sama Pemerintah Aceh, Bank Indonesia, Bulog, Kementerian Keuangan, Polda/Satgas Pangan, Kodam, dan segenap instansi dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), melalui penguatan program GNPIP di Aceh.
“Bank Indonesia secara nasional berupaya mengoptimalkan dan memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi di daerah untuk mendukung ketahanan pangan nasional, daya beli, serta pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.
Rony menambahkan penguatan sinergi TPIP/TPID dan GNPIP 2023 yang telah berhasil mengendalikan tekanan inflasi pangan pada 2022, diharapkan menjadi akselerator langkah konkret bersama untuk mengendalikan tekanan inflasi pangan, mendorong produksi, serta mendukung ketahanan pangan yang tentunya mendorong terjaganya daya beli, serta pemulihan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
“Terima kasih atas kerja sama semua pihak dalam mendukung kegiatan GNPIP Aceh 2023. Semoga ke depannya kita semua dapat terus bekerja sama di berbagai kegiatan lain yang akan dijalankan,” pungkasnya.
Pemerintah Aceh melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh Mawardi, mengapresiasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang telah menekan angka inflasi hingga terendah ketiga se-Sumatra.
Mawardi mengajak semua pihak meningkatkan usaha dan mendukung GNPIP. Dibutuhkan sinergi, dukungan, koordinasi, dan komitmen berbagai pihak dalam pelaksanaannya.
“Prestasi ini perlu menjadi catatan bagi kita semua. Keberhasilan ini tidak serta merta menghentikan inovasi kita dalam menjaga stabilitas harga. Konsistensi akan menjadi tantangan di depan mata yang harus kita hadapi bersama. Berkenaan dengan hal tersebut, dibutuhkan sinergi, dukungan, koordinasi, dan komitmen berbagai pihak,” tuturnya.
Mawardi mengatakan pengendalian inflasi secara komprehensif akan menjadi tantangan ke depan. Rantai bisnis harus dibuat secara tepat bagi komoditas-komoditas utama pendorong inflasi, tentunya menguntungkan pelaku usaha dan konsumen.
“Rantai bisnis yang baik akan membuat kualitas supply dan demand menjadi seimbang, yang selanjutnya akan mengurangi intensitas tekanan terhadap harga, atau dapat dikatakan stabilitas harga akan tercapai,” terangnya.
Tantangan ke depan
Penguatan GNPIP diperlukan guna mengantisipasi tantangan ke depan yang tidak mudah. Mulai dari ketergantungan pasokan komoditas dari daerah lain, contohnya komoditas daging ayam ras dan telur ayam ras yang berasal dari Sumatera Utara. Selain itu, terdapat kendala pola konsumsi di mana masyarakat tidak terbiasa mengkonsumsi produk turunan seperti sambal cabai, bubuk cabai, pasta tomat, bawang goreng, dan sebagainya yang menjadi penyebab volatilitas harga produk segar pertanian.
“Selanjutnya, terdapat tantangan terkait dampak dari badai El Nino yang mengancam produksi pertanian dan perkebunan apabila tidak kita antisipasi bersama,” tuturnya.
Rony mengharapkan seluruh pihak terkait agar meningkatkan konsistensi, inovasi, dan sinergi (KIS) untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut.
Melalui GNPIP Aceh 2023, semua pihak juga diharapkan penguatan dukungan pemerintah daerah untuk optimalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT), mendorong Gerakan Tanam (GerTam) untuk meningkatkan produksi pertanian, meningkatkan Kerja sama Antar Daerah (KAD), yang didorong dengan subsidi ongkos angkut. melanjutkan fokus operasi pasar dan pasar murah pada pasar tradisional yang menjadi sampel Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kami berharap semua pihak juga terus meningkatkan inovasi dan kreativitasnya dalam mendorong digital farming atau smart farming di Aceh guna mengantisipasi ancaman El Nino saat ini dan ke depan. []
