Ini yang Dilakukan Pemerintah Aceh untuk Kendalikan Inflasi

Theacehpost.com | BANDA ACEH – Laju inflasi sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tak terelakkan. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Aceh yang diketuai Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki melakukan langkah tepat dan terukur untuk mengendalikan laju inflasi yang bisa semakin membuat masyarakat terpuruk.

Strategi Aceh mengendalikan laju inflasi disampaikan Kepala Kanwil Bea Cukai Aceh Safuadi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Aceh Achris Sarwani, dan Sekda Aceh Bustami Hamzah selaku Ketua Harian TPID Aceh di Media Center Kantor Gubernur Aceh, Kamis, 8 September 2022.

Enam progam pengendali inflasi yang dilakukan TPID Aceh, yaitu menciptakan gerakan komoditi cepat panen (holtikultura), menjaga pasokan pangan strategis, operasi pasar, subsidi ongkos angkut, perbaikan mekanisme distribusi pangan, dan ciptakan industri pengolahan pangan.

Pastikan Warga Coblos Pemimpin dengan Nyaman, Polres Abdya Perketat Pengamanan

2 jam

“Kita sangat konsen dengan pengendalian inflasi. Kemarin kita sudah melakukan rapat koordinasi dengan kepala daerah dalam rangka pengendalian inflasi Aceh yang terfokus pada pengendalian inflasi pangan,” kata Kepala Perwakilan BI, Achris Sarwani.

Diakuinya, kebijakan menaikan harga BBM sangat berdampak kepada seluruh aktivitas perekonomian dan meningkatnya inflasi.

Di sisi lain ia menyebutkan, inflasi ini juga dipengaruhi oleh persoalan global seperti naiknya harga minyak dunia dan perang Rusia-Ukraina.

Diduga Serangan Fajar, Ada Kandidat Calon Wali Kota Banda Aceh Bagi-bagi Amplop Putih, Isinya Duit Rp 200 Ribu

39 menit

Kakanwil Bea Cukai Aceh Safuadi menambahkan, kenaikan inflasi di Indonesia saat ini pada kisaran 1,88 persen-2,2 % sehingga outlook 2022 akan mencapai 6,3-6,7 % . Kondisi ini, ungkap Safuadi, masih moderat dibandingkan inflasi banyak negara.

“Pemerintah Pusat dan daerah bersama BI menjaga inflasi tetap terkendali, terutama harga pangan. Dampak rambatan kebijakan ini perlu diantisipasi,” ujar Safuadi.

Menurutnya, kenaikan harga Pertalite menjadi Rp 10.000, solar Rp 6.800, dan Pertamax menjadi Rp 14.500 diperkirakan akan meningkatkan kemiskinan pada tahun ini menjadi 9,9 % atau naik 0,6 %.

Untuk melindungi masyarakat yang kurang mampu dan rentan akaibat dampak kenaikan BBM, Safuadi menyatakan pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) tambahan sebesar Rp 24,17 triliun guna menekan kemiskinan.

“Dengan pemberian bantalan BLT dan BSU, kemiskinan dapat diturunkan menjadi 9,0 % pada tahun 2022,” demikian Kakanwil Bea Cukai Aceh. (adv)