Haji Uma Laporkan Masalah Dana Bimtek Aparatur Desa ke Menkeu, Apdesi Aceh: Harus Didukung
Theacehpost.com | ACEH TAMIANG – DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mendukung langkah Anggota Komite IV DPD RI, Sudirman alias Haji Uma melaporkan masalah pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) aparatur gampong ke luar daerah kepada Menteri Keuangan (Menkeu) RI, serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Kita mengaspresiasi langkah ayahnda Haji Uma melapor kepada Menteri Keuangan RI serta BPKP atas persoalan Bimtek yang selalu keluar daerah,” kata Sekretaris Apdesi Aceh, Yusran kepada Theacehpost.com di Aceh Tamiang, Rabu, 31 Agustus 2022.
Menurut Yusran, langkah Haji Uma harus didukung agar ke depan menjadi catatan Pemerintah Aceh, supaya Bimtek yang dilakukan pemerintah desa dapat diminimalisir ke luar daerah.
Ia menilai, penggunaan dana desa untuk kegiatan Bimtek aparatur di luar daerah hanya cenderung menguras anggaran yang mestinya digunakan untuk pembangunan desa.
“Di Aceh ada 6.516 desa, dan jika dikalikan 50 juta per desa, maka dana desa yang dihabiskan untuk Bimtek mencapai Rp 325,8 miliar per tahun. Nah, ketika Bimtek dilakukan dalam daerah itu bisa menghidupkan perekonomian masyarakat, bukan sebaliknya,” ungkap Yusran
Oleh sebab itu, pihaknya meminta Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki agar membatasi ruang lingkup pelaksanaan Bimtek aparatur desa keluar Aceh.
“Kita minta Pj Gubenur Aceh memberikan arahan kepada para bupati/wali kota agar pelaksanaan Bimtek dilakukan dalam kabupaten/kota masing-masing. Secara aturan tidak dilarang Bimtek keluar daerah, namun juga harus diutamakan perputaran uang dalam daerah,” jelasnya. []
