Bappeda Aceh Gelar Workshop dan Bimtek Pengukuran Indeks Inovasi Daerah
Theacehpost.com | BANDA ACEH – Bappeda Aceh melalui Bidang Penelitian dan Pengembangan melaksanakan Workshop dan Bimtek Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022. Kegiatan itu berlangsung di Aula Madjid Ibrahim Bappeda Aceh, Kamis, 11 Agustus 2022.
Workshop dan Bimtek diikuti unsur SKPA, Bappeda Kabupaten/Kota dan unsur Tim Koordinasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Aceh. Narasumber kegiatan tersebut Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, Drs Matheos Tan, MM.
Kepala Bappeda Aceh diwakili Sekretaris Bappeda Ir. Alamsyah, MM dalam sambutannya mengatakan, daya saing saat ini menjadi salah satu parameter dalam konsep pembangunan berkelanjutan suatu wilayah.
Tingkat daya saing suatu daerah juga menjadi salah satu ukuran kesejahteraan, salah satunya melalui penciptaan iklim inovasi yang kuat. Oleh karenanya, pemerintah dalam beberapa regulasi juga menekankan pentingnya melakukan inovasi untuk mendorong efektifitas pelayanan publik, menciptakan nilai tambah, serta tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional.
Menurutnya, Aceh saat ini juga sedang berbenah dan terus mengupayakan agar inovasi dapat terinternalisasi ke dalam setiap sektor, meski saat ini masih banyak hal yang perlu dipersiapkan, baik dari sisi human capital, networking, dan kesiapan teknologi dengan mendorong para pihak agar dapat berkolaborasi sehingga mindset pembangunan yang inovatif dapat diwujudkan.
“Meskipun kita semua berada dalam situasi sulit dilanda pandemi Covid-19, namun tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap menjalankan tugas sebagaimana mestinya dengan segala upaya yang ada, termasuk menggerakkan setiap sektor agar menumbuhkan pola adaptif dengan menumbuhkan semangat membangun bersama inovasi,” kata Alamsyah.
Kompetisi positif
Kabid Penelitian dan Pengembangan Bappeda Aceh, Dr. Ir. Ema Alemina, MP . melaporkan kegiatan ini bertujuan agar SKPA dan Bidang Litbang Bappeda Kabupaten/Kota se-Aceh dapat lebih memahami dan lebih mengerti apa dan bagaimana Kemendagri melakukan pengukuran indeks inovasi. Sebab, inovasi sangat perlu untuk diwujudkan dalam mendorong kompetisi positif antarpemerintah provinsi dan antarpemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ema Alemina menambahkan bahwa praktik inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut perlu diperkuat dengan upaya dan langkah-langkah strategis agar inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi hal yang masif untuk dapat diterapkan. Upaya menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan praktik-praktik inovasi yang baik secara terus-menerus perlu dilakukan dengan cara memotivasi dan memacu kreativitas pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Dukungan pimpinan
Narasumber Workshop dan Bimtek Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022, Drs. Matheos Tan, MM dalam paparannya menyampaikan bahwa proses membudayakan inovasi dalam organisasi Pemerintah Daerah dimulai dari dukungan pimpinan. Selanjutnya temukan masalah organisasi berupa menemukan masalah/perilaku organisasi mana yang ingin didorong untuk menemukan solusi dengan memberikan panduan tertulis atau visi yang mudah dipahami semua orang sebagai target.
Proses selanjutnya, kata Matheos yaitu temukan proses baru yang tepat serta peralatan/teknologi yang dibutuhkan. Kemudian proses kolaborasi dan ukur efektifitas dan efisiensi proses baru.
Ada enam area inovasi pemerintahan, yaitu inovasi administrasi, inovasi manajemen, inovasi kebijakan, inovasi frugal, inovasi, inovasi teknologi dan inovasi sosial.
Peneapan inovasi daerah dipengaruhi oleh kepemimpinan, partisipasi masyarakat, pelembagaan, kolaborasi, dan berorientasi pada dampak.
Matheos Tan juga menyampaikan bahwa berdasarkan variabel penilaian indeks inovasi daerah, Aceh mengalami peningkatan pada seluruh variabel ukur di tahun 2021, namun terjadi penurunan pada variabel institusi dan SDM dan penelitian.
Nilai indeks inovasi daerah Aceh sangat dipengaruhi oleh nilai kematangan per-inovasi yang diinput oleh masing-masing SKPA, yang dibuktikan dengan kesiapan data dukung dan evidence yang sesuai untuk masing-masing indikator inovasi yang dilaporkan serta perlu adanya peningkatan kualitas dalam pengisian profil inovasi daerah, serta perlu memperhatikan kembali tahun penerapan inovasi. []
