GERAM Sampaikan 12 Point Penting Unjuk Rasa untuk Plt Gub Aceh dan DPRA
Theacehpost.com | BANDA ACEH — Puluhan orang yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Aceh Menggugat (GERAM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Mesjid Baiturrahman. Ujuk rasa tersebut untuk menagih janji-janji dan merealisasikan kinerja Plt Gubernur Aceh selama ini dianggap tidak berpihak sama sekali kepada rakyat dan belum maksimal.
Dalam orasinya, koordinator aksi Syakya Meirizal menuntut 12 poin penting kepada Plt Gubenur Aceh, Nova Iriansyah dan DPR Aceh.
Pertama, pengunjuk rasa meminta kepada Nova untuk segera mengeluarkan dan melaksanakan kebijakan skema percepatan penanggulangan Covid-19 secra terukur, terstruktur, substansial, dan pertisipasif serta mampu menjawab persoalan secara rill.
“Dan Fokus pada penangangan kasus dan dampak covid serta menghentikan kegiatan seremonial bernuasan percitraan belaka,” sebut koordinator di Mesjid Baiturrahman, Kamis 3 September 2020.
Kedua, pengunjuk rasa juga meminta agar Nova Iriansyah segera menyalurkan bantuan sosial tunai (bukan sembako) bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 dari anggaran refocussing APBA 2020. Menurut mereka, hal tersebut untuk menjaga daya beli dan menghindari membludaknya angka kemiskinan di Aceh.
“Ketiga, kita juga meminta kepada Pak Nova segera melaksanakan program stimulus ekonomi bagi UMKM, petani nelayan, dan pedagang diseluruh Aceh, dan segera menunaikan janjinya untuk memberikan insentif yang layak” ujar Syakya.
Adapun poin keempat, pemdemo itu meminta agar Plt Gubenur untuk segera menunaikan janjinya untuk memberikan 10.000 bantuan sembako kepada para pekerja migran asal Aceh di Malaysia.
“Sedangkan yang kelima, kami meminta kepada Plt Gubenur Aceh untuk taat dan patuh dalam menjalankan undang-undang keterbukaan informasi publik dengan mempublikasikan seluruh dokumen perencanaan dan penggunaan anggaran refocussing APBA 2020,” jelas dia.
Terkait masalah Covid-19, mereka berharap Plt Gubernur melibatkan seluruh stakeholder strategis, (Ulama, Pakar, Tokoh adat, Tokoh Perempuan, Akademisi, Civil society) dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan penangangan kasus Covid.
“Plt Gubernur Aceh juga kami minta untuk menghentikan segeala bentuk praktik KKN, anti demokrasi, oligopoli, kleptokrasi dan hipokrisii dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di Aceh.
Usai menyampaikan orasi tersebut, pengunjuk rasa mengarah ke kantor DPR Aceh di Jalan Tgk. H. M. Daud Beureueh, Kuta Alam untuk bertemu Ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaluddin.
Di hadapan Ketua DPR Aceh itu, pengunjuk rasa kembali melakukan orasi dan meminta agar DPR Aceh dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara optimal dan tidak segan-segan menggunakan otoritas yang dimilikinya (Hak interpelasi dan hak angket) guna memastikan kinerja pemerintah Aceh sesuai dengan UU yang berlaku.
Mereka juga menuntut agar seluruh anggota DPR Aceh agar segera memperbaiki diri. Antara Plt Gubernur Aceh dan DPR Aceh juga diharapkan membangun relasi harmonis.
Diakhir orasi, koodinator unjuk rasa mendesak Plt Gubernur Aceh dan DPR Aceh untuk segera melaksanakan seluruh butir-butir tuntutan.
