KKN di Daerah, Mahasiswa USK Perlu Programkan Mitigasi Bencana
Theacehpost.com | BANDA ACEH – Sebanyak 1.096 mahasiswa Universitas Syiah Kuala bakal mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di empat kabupaten, yakni Aceh Singkil, Nagan Raya, Aceh Jaya dan Aceh Besar.
Dalam sambutan pelepasan ribuan mahasiswa tersebut di depan Biro Rektorat USK, Darussalam, Sabtu 4 Desember 2021, Wakil Rektor USK, Prof. Hizir berharap program yang dicanangkan mahasiswa di lokasi KKN nantinya selaras dengan upaya mitigasi bencana. Hal itu mengingat cuaca buruk dengan iklim tak menentu dalam beberapa pekan terakhir.
“Mahasiswa harus menyumbang pemikiran dan tenaga untuk program mitigasi bencana banjir,” harap Hizir.
Selain terus berkoordinasi dengan aparatur gampong nantinya, program yang akan dilakukan juga harus nyata manfaatnya untuk masyarakat.
Sebelumnya, Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) USK, Dr Sulastri dalam laporannya menyampaikan, KKN dimulai dengan pembekalan yang menghadirkan sejumlah narasumber terkait tema kegiatan, yakni seputar pandemi, mitigasi bencana, dan kampung yang berdaya dan mandiri.
Sebagai lembaga pendidikan, LPPM berharap aktivitas mahasiswa di lokasi KKN memberi dampak strategis bagi masyarakat di lokasi.
“Kita sudah mempertimbangkan lokasi yang ditempatkan KKN di empat kabupaten, sudah dipertimbangkan keamanan dan terkait risiko bencana. Apalagi November dan Desember ini masuk musim hujan,” harap Sulastri.
Ia juga meminta mahasiswa tetap menjaga perilaku selama KKN. “Kami tidak menolerir untuk hal-hal yang mencoreng nama baik USK,” Sulastri mengingatkan.
Secara terpisah, Kepala Pusat Pengembangan dan Pelaksanaan KKN (P3KKN) USK, Zulfitri menyebutkan jumlah 1.096 mahasiswa itu terdiri dari 465 orang mahasiswa dan 631 mahasiswi.
“Mereka ditempatkan di Aceh Singkil (85 mahasiswa), Nagan Raya (590 mahasiswa), Aceh Jaya (402 mahasiswa), dan Aceh Besar (19 mahasiswa),” sebut Zulfitri.
Menurut Zulfitri, penempatan mahasiswa USK berdasarkan kerja sama dengan kabupaten/kota di Aceh. Setiap tahun, kata dia, ada saja kabupaten dan kota yang berharap ditempatkan mahasiswa KKN di wilayah mereka.
“Selama ini, belum semua permintaan bisa dipenuhi. Keterbatasan jumlah mahasiswa yang mendaftar KKN membuat P3KKN harus membagi sedemikian rupa untuk kabupaten yang ada,” jelas Zulfitri.[]
