ASN BAPPEDA dan DPMPTSP se-Aceh Dilatih Menyusun Proyek Investasi
Theacehpost.com | BANDA ACEH – Sejumlah ASN dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten/kota se-Aceh dilatih menyusun proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) melalui metode Business Model Canvas (BMC).
Kegiatan yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Aceh bekerja sama dengan DPMPTSP Aceh ini digelar 29-30 November 2021 di Hotel Rasamala, Kota Banda Aceh.
Ada tiga narasumber utama yang akan memfasilitasi pelatihan tersebut, yakni Mirwan Surya Perdhana PhD (Profesor), Erman Denny Arfinto (Asisten Profesor) dan Ricky Adithyo Adjie (Asisten). Mereka bertiga berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro (Undip).
Kepala DPMPTSP Aceh, Marthunis ST DEA, menjelaskan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur ini merupakan hasil tindaklanjut dari Capacity Building dan Dedicated Team Meeting Satuan Tugas Percepatan Investasi Provinsi Aceh yang digelar BI Aceh bekerja sama dengan DPMPTSP pada akhir September 2021.
Kerja sama tersebut berlanjut dalam mendorong percepatan investasi dan pengembangan industri komoditas unggulan Aceh, sesuai SK Gubernur Aceh No. 570/1052/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Investasi Aceh.
“Terima kasih kepada Bank Indonesia Cabang Aceh yang memberikan perhatian dalam menggelar acara peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan penyusunan proyek IPRO melalui metode BMC kepada peserta,” kata Marthunis dalam keterangan tertulis kepada Theacehpost.com, Senin, 29 November 2021.
Marthunis menuturkan pelatihan ini bertujuan untuk membangun pemahaman dan kapasitas bersama melalui kegiatan brainstorming berbagai potensi daerah, sesuai karakteristik dan SDA yang dapat dijadikan proyek-proyek strategis dan ekonomis.
“BMC merupakan metode atau alat manajemen strategis yang memungkinkan daerah mampu memvisualisasikan dan menilai ide atau konsep proyek investasi daerah yang akan ditawarkan kepada penanam modal,” kata Marthunis.
“Output yang ingin dicapai melalui kegiatan ini adalah pemerintah kabupaten/kota memiliki pemahaman dan kemampuan mendalam untuk menyusun dan menciptakan berbagai proyek investasi strategis yang dapat ditawarkan kepada penanam modal (investor), baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), maupun Penanaman Modal Asing (PMA),” lanjutnya.
Kepala Perwakilan BI Aceh, Achris Sarwani, menambahkan penanaman modal membutuhkan iklim usaha yang sehat, kemudahan prosedur dan supply informasi mengenai project-project clean and clear melalui penguatan promosi investasi, termasuk juga kolaborasi dengan berbagai pihak.
“Investasi akan masuk ke suatu daerah bergantung pada daya tarik daerah tersebut. Hampir seluruh provinsi di Indonesia memiliki berbagai potensi yang sama menariknya, namun daya tarik investasi menjadi penentu bagi suatu daerah untuk menjadi destinasi investor berlabuh,” ucapnya.
“Dengan demikian, perlu berbagai proyek investasi sesuai karakteristik dan SDA daerah yang siap untuk ditawarkan kepada penanam modal, sekaligus didukung dengan iklim investasi daerah yang kondusif,” sebut Achris yang juga sebagai anggota pengarah dalam Tim Satgas Percepatan Investasi Aceh.
Achris juga menyampaikan, kerja sama yang dilakukan dengan DPMPTSP Aceh adalah program Regional Investor Relation Unit (RIRU) yang merupakan perpanjangan tangan dari Investor Relation Unit (IRU).
Program tersebut dibentuk untuk membangun kepercayaan dan persepsi yang baik dari investor kepada daerah sebagai tujuan investasi dan peningkatan akses pemerintah dan swasta ke pasar nasional dan international.
“Melalui kegiatan RIRU diharapkan akan meningkatkan investasi di Aceh di segala sektor ekonomi potensial,” ujarnya.
SKabid Perencanaan dan Pengembangan Iklim Investasi (P2IPM) DPMPTSP Aceh, Rahmadhani MBus, menyebutkan, untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan Penyusunan Proyek IPRO, peserta diminta mempersiapkan berbagai data dan informasi up-to-date tentang profil masing-masing kabupaten/kota.
“Perlu mempersiapkan beberapa data dan informasi daerah, meliputi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten/Kota (RIPIKA) dan Rencana Pembangunan Infrastruktur Permukiman (PIP),” ungkapnya.
“Pada sesi terakhir pelatihan akan dipilih tiga peserta terbaik hasil pemaparan business model canvas dari kabupaten/kota,” pungkasnya. []
