Pasokan Terkendala, BBM di Aceh Tamiang Langka
Theacehpost.com | ACEH TAMIANG – Warga Aceh Tamiang dalam beberapa bulan terakhir kerap mengeluhkan langkanya Bahan Bakar Minyak (BBM) di daerah setempat. Menindaklanjutinya, Komisi III DPRK Tamiang akhirnya turun meninjau langsung sejumlah SPBU, Kamis 21 Oktober 2021.
Ketua Komisi III, Irwan Efendi mengungkapkan kelangkaan bahan bakar kendaraan ini akibat kurangnya armada pengangkut BBM di Depot Logistik Pertamina Binjai, Sumatera Utara.
“Belakangan ini semakin sering muncul keluhan dari masyarakat,” kata Irwan saat meninjau SPBU Alur Bemban, Karang Baru bersama Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Aceh Tamiang, Rafei.
Selain mencari tahu penyebab kurangnya pasokan BBM, pihaknya juga menelusuri timbangan BBM di SPBU. Dijelaskannya, stok BBM baik jenis Solar, Pertalite bahkan Pertamax sering kosong.
Namun, lewat perbincangan bersama pihak administrasi di SPBU Alur Bemban, diketahui saat ini SPBU di seluruh Aceh Tamiang terkendala pasokan dari Pertamina.
“Pasokan BBM untuk SPBU tidak sesuai dengan kuota permintaan dari SPBU, akibat pasokan BBM yang minim berdampak pula pada penjualan di SPBU”, ujar pria yang akrab disapa Wan Ali ini.
Adapun Bagian Administrasi SPBU Alur Bemban, Karang Baru, Ridayuliana saat dikonfirmasi Theacehpost.com membenarkan hal itu.
“Kami tidak tahu pasti apa kendalanya,” ucap Rida.
Ridayuliana mengatakan, dalam sehari SPBU Alur Bemban memesan BBM sebanyak 40 ton, untuk jenis Pertamax 8 ton, Pertalite 16 ton dan Solar 16 ton. Namun pengirimannya ternyata tidak sesuai dengan permintaan.
Untuk mengatasi kelangkaan, saat ini pihaknya telah membatasi pengisian jerigen untuk jenis Pertalite dan Pertamax.
“Kalau pengisian jeriken jenis BBM solar, itu khusus bagi nelayan yang mendapat rekomendasi dari Dinas Pangan dan Kelautan Kabupaten Aceh Tamiang,” sebutnya.
Meskipun demikian, ia juga mengaku dilema. “Jika pengisian jeriken untuk jenis Pertalite dan Pertamax tidak diperbolehkan, pastinya para konsumen bisa protes karena BBM yang mereka beli itu non subsidi,” ungkap Ridayuliana.[]
