Dari Banda Aceh, Aminullah Kobarkan Perang Rentenir ke Indonesia
KOMUNITAS aktivis Remaja Masjid Indonesia, Rabu malam, 18 Agustus 2021 menggelar Seminar Nasional Ekonomi Syariah secara virtual. Seminar bertema ‘Merdeka dari Rentenir’ itu menghadirkan Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman sebagai salah satu pembicara. Panggung itu dimanfaatkan oleh mantan dirut BPD Aceh tersebut untuk menggaungkan perang rentenir ke seluruh Indonesia. Berikut catatan yang dirangkum Theacehpost.com.
Seminar Nasional Ekonomi Syariah tersebut selain menghadirkan Aminullah Usman selaku Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Aceh juga Direktur Bank Syariah Indonesia (BSI), Anton Sukarna; Rektor Institut Agama Islam Tazkia, Murniati Mukhlisin; Rektor UNU/Ketua MES NTB, Baiq Muliaanah; Ketum Korps Alumni FoSSEI, Ahmad Akbar Susanto; dan Ketua Komite Kepemudaan MES Pusat, Arief Rosyid Hasan.
Dalam presentasinya, Aminullah mengulas sepak-terjang dan best practice-nya dalam memerangi rentenir selama menjabat sebagai Wali Kota Banda Aceh.
“Pemerintahan kami mengusung visi ‘Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syariah’ dengan tiga pilar utama, yaitu agama, pendidikan, dan ekonomi,” ujar penulis buku “Ala Aminullah Perangi Rentenir” tersebut.
Dikatakannya, di Aceh yang notabene menerapkan syariat Islam sejak 2001, lebih pada penguatan akidah, akhlak, dan ibadah. Sementara dalam bidang muamalah masih jauh tertinggal.
“Karena itu saya sangat mengapresiasi Pemerintah Aceh yang pada 2018 menerbitkan Qanun LKS yang mewajibkan semua lembaga keuangan di Aceh beroperasi sesuai prinsip syariah,” ujarnya.
Praktik rentenir, menurut Pak Amin telah mencengkeram masyarakat khususnya pengusaha kecil baik yang mencari rezeki di darat, di laut maupun di gunung.
“Masyarakat terjebak rentenir karena terpaksa, rendahnya pengetahuan, terbujuk syarat mudah, dan tertipu kedok yang dipakai ‘lintah darat’ atau ‘Bank 47’,” tandas Pak Amin.
Tak lama setelah menjabat sebagai Wali Kota Banda Aceh, Aminullah menginiasi pendirian lembaga keuangan mikro milik pemerintah daerah dan menjadi satu-satunya di Indonesia hingga saat in, yaitu Mahirah Muamalah Syariah (MMS).
“Dalam operasionalnya, MMS membuka akses permodalan seluas-luasnya kepada pengusaha kecil, sekaligus membasmi rentenir. MMS menyasar pelaku UMKM yang selama ini tidak bisa mengakses pembiayaan modal dari perbankan,” katanya.
Pembiayaan modal yang diberikan MMS mulai dari Rp 500.000. Prosesnya cepat, mudah, dan tentunya sesuai syar’i. “MMS ini pula menjadi lembaga keuangan mikro milik pemda pertama di Indonesia yang diberi izin oleh OJK,” ulas Wali Kota Banda Aceh.
Walau sempat dipandang sebelah mata pada awal-awal kehadirannya, inovasi dari bankir senior itu terbukti memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
“Sebelum kehadiran MMS, berdasarkan survei tim independen, tingkat ketergantungan pedagang di sejumlah pasar besar di Banda Aceh kepada rentenir mencapai angka 80 persen. Setahun beroperasi, tepatnya pada 2019, MMS berkontribusi dalam penurunan tingkat ketergantungan kepada rentenir menjadi 14 persen,” ungkap Aminullah.
Pada tahun 2020, lanjut Pak Amin tinggal dua persen lagi pedagang yang berurusan dengan rentenir. Berbanding lurus dengan pencapaian tersebut, MMS pun mengalami pertumbuhan yang pesat. “Asetnya kini sudah mencapai Rp 39 miliar dangan jumlah dana terhimpun sebesar Rp 32 miliar.”
Total pembiayaan yang sudah dikucurkan untuk pelaku UMKM termasuk pedagang asongan dan nyak-nyak penjual sayur di pasar mencapai Rp 23 miliar, dengan NPF (non performing financing) 1,5 persen. “MMS juga telah mampu menggaet ribuan nasabah,” ujarnya.
“Alhamdulillah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banda Aceh saat ini tertinggi kedua di Indonesia dengan poin 85,4 atau setingkat di bawah Yogyakarta. Hal lainnya, UMKM tumbuh subur dari 8.000-an naik 98 persen menjadi 16.300 unit usaha. Lalu angka kemiskinan juga terus menurun hingga tersisa 6,9 persen saja,” ungkapnya lagi.
Menutup presentasinya, Aminullah mengajak semua pihak untuk terus menabuh genderang perang terhadap rentenir. “Saya juga sedang mengajukan kepada DPRK agar ke depan rentenir dapat dikenakan hukuman cambuk. Yang pasti tak ada ruang sedikit pun bagi rentenir di Banda Aceh,” begitu spirit yang dilontarkan Aminullah.
Aminullah berharap, semoga gerakan ‘Merdeka dari Rentenir’ dapat digaungkan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia demi kemaslahatan umat dan kemajuan negara. Sekali lagi, semoga.[]
