Diskusi Kapal Aceh Hebat, dari Sejarah Perkapalan sampai Isu Hoax
Thecehpost.com | JAKARTA – Kehadiran kapal Aceh Hebat menjadi sejarah baru transportasi laut di Aceh karena dapat membantu memutus kesenjangan dan keterbatasan tranportasi di wilayah pesisir.
Hal itu mengemuka dalam diskusi yang diselenggarakan Forum Mahasiswa Aceh Nusantara (Formas-Nus) bertema “Kapal Aceh Hebat, Sejarah Baru Armada Laut di Aceh” yang dilaksanakan secara virtual di Kantor Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) Indramayu, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Juni 2021.
Diskusi itu menghadirkan narasumber di antaranya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Aceh Junaidi, Bupati Simeulue Erli Hasim diwakili Kadishub Simeulue Mulyawan Rohas, Kepala BPPA Almuniza Kamal S.STP, M.Si, anggota DPR RI Fraksi PKS Rafly Kande serta tokoh muda dan mahasiswa Aceh di Jakarta Husnul Jamil.
Kadishub Aceh, Junaidi mengatakan, sejarah kapal di perairan Aceh itu sudah dimulai sejak lama, seperti pada tahun 1980 dibukanya rute perintis jalur Ulee Lheue-Sabang yang dilayani oleh KMP Tongkol.
Ada juga yang dibangun pascatsunami Aceh, Pemerintah melalui Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) melakukan pengadaan KMP BRR untuk mendampingi KMP Tanjung Burang.
Ia menyebutkan, untuk rute Ulee Lheue-Sabang merupakan indikator utama dalam pengembangan transportasi penyeberangan. Karena begitu sibuknya kawasan itu.
Begitu juga, tambahnya, sejarah kapal di perairan pantai barat-selatan Aceh, pada 2003 dibangunnya KMP Teluk Singkil.
Lalu, pembangunan KMP Simeulue pada 2004, KMP Teluk Sinabang 2007, dan KMP Labuhan Haji 2012.
Kehadiran Kapal Aceh Hebat 1, 2, dan 3, katanya, diharapkan mampu memutus kesenjangan antarwilayah yang menghubungkan wilayah daratan dan kepulauan.
“Kebutuhan dasar tranportasi pada masyarakat harus tertap berlangsung, meskipun tingkat pemenuhan kapasitas angkutan tidak terpenuhi,” katanya.
Kemudian, lanjut Junaidi, sistem jaringan transportasi belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik. Sehingga menyulitkan perkembangan angkutan logistik.
Pemenuhan transportasi laut untuk konektivitas antarwilayah, katanya, juga tertuang dalam visi misi Gubernur Aceh, dengan menghadirkan peran dan fungsi Dinas Perhubungan Aceh.
“Adalah untuk mencapai sasaran konektivitas antarwilayah melalui strategi peningkatan dan pengembangan konektivitas perhubungan laut, darat, dan udara,” katanya.
Lawan hoax
Kepala BPPA Almuniza Kamal S.STP, M.Si mengatakan, sangat mendukung dengan diadakan diskusi tersebut karena akan membuka wawasan dan informasi yang bersifat positif.
“Kam mengapresiasi Formas-Nus karena sudah membuat diskusi ini. Insya Allah ke depan bisa menyelenggarakannya lagi diskusi dengan tema berbeda, agar masyarakat tidak mendapatkan informasi hoax,” katanya.
“Isu hoax berkembang di kalangan masyarakat terhadap Pemerintah Aceh. Yang menjadi masalahnya adalah kita malas mencari informasi dan malas membaca. Kita lebih suka membahas yang belum tentu kebenarannya,” kata Almuniza.
Untuk itu, ia mengajak semua yang hadir dalam diskusi tersebut, supaya mencari informasi di akun-akun resmi media sosial dan online milik pemerintah supaya mendapatkan informasi yang tepat.
Anggota DPR RI Fraksi PKS, Rafly Kande menyambut baik diadakan diskusi tersebut. Namun, kata Rafly, terkait Kapal Aceh Hebat seharusnya sudah dilakukan sejak dulu dan juga menghadirkan narasumber dari anggota DPRA. “Mari kita semua membuka cakrawala dalam berpikir demi masa depan Aceh yang lebih baik,” ujarnya.
Kadishub Simeulue Mulyawan Rohas menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Aceh karena menghadirkan Kapal Aceh Hebat untuk wilayah Simeulue.
“Kapal Aceh Hebat ini sangat membantu. Karena sebelum adanya kapal tersebut di Simeulue sering terjadinya penumpukan penumpang di pelabuhan,” katanya.
Sementara itu, tokoh muda dan mahasiswa Aceh di Jakarta, Husnul Jamil mengapresiasi Pemerintah Aceh karena memberikan perhatian kepada masyarakat yang berada di pesisir.
“Dengan adanya kapal Aceh Hebat negara memberikan pesan bahwa negara hadir di daerah pesisir pantai,” katanya.
Ia mengharapkan kepada Pemerintah Aceh agar kapal Aceh Hebat bukan hanya sebagai slogan. Tapi Kapal ini harus dikelola oleh pemerintah daerah untuk mendongkrak perekonomian.
Rekomendasi
Pada kesempatan itu, mahasiswa Aceh di Jakarta menyampaikan empat rekomendasi kepada kepada Pemerintah Aceh yang diterima Kadis Perhubungan, Junaidi.
Pertama, Pemerintah Aceh harus menyiapkan formulasi dan SDM untuk mengelola Kapal Aceh Hebat melalui BUMD, sebagai wujud komitmen untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh.
Kedua, Pemerintah Aceh wajib melawan hoax dalam bentuk apapun.
Ketiga, pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan diminta untuk mengontrol pembayaran tiket agar tidak terjadi pungli.
Keempat, Mahasiswa Aceh berkomitmen untuk terus melakukan pengawalan dan memberikan dukungan kepada Pemerintah Aceh untuk terus memberikan kesejahteraan kepada rakyat Aceh. []
