4K, Kunci Sukses TPID Tekan Inflasi Aceh Terendah Ketiga se-Sumatra
Theacehpost.com | ACEH BARAT – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh yang telah menekan angka inflasi. Pada Juli 2023 TPID Aceh mampu menekan laju inflasi 2,02 persen, terendah ketiga se-Sumatra. Tahun lalu inflasi Aceh sempat melonjak tinggi bahkan pada bulan Juli 2022 sempat berada di peringkat kelima, tertinggi nasional dengan nilai inflasi sebesar 6,97 persen. Keberhasilan penekanan angka inflasi ini mendapatkan apresiasi dari Pemerintah.
Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Aceh Rony Widijarto Purubaskoro menuturkan keberhasilan pengendalian inflasi tidak lepas dari kerja sama Pemerintah Aceh, Bank Indonesia, Bulog, Kementerian Keuangan, Polda/Satgas Pangan, Kodam, dan segenap instansi dalam TPID, melalui penguatan program GNPIP di Aceh.
Rony menjelaskan ada empat strategi TPID Aceh dalam menekan angka inflasi atau dikenal 4K. “Ada empat strategi dilaksanakan sehingga kinerja TPID membuahkan hasil yaitu menjamin keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif,” ujarnya saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Aceh Tahun 2023 di Gampong Paya Lumpat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, Selasa, 22 Agustus 2023.
Kata Rony, harga bahan pokok terus dipantau dan dicatat harian melalui survei Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) oleh BI, Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras oleh Bulog.
Disperindag aktif melaksanakan pasar murah dan operasi pasar menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan situasional yang sampai dengan Juli 2023 sudah mencapai 503 titik di 23 kabupaten/kota. Sementara Bappeda berperan penting mengalokasikan anggaran pengendalian inflasi.
Sementara itu, Dinas Pertanian dan Perkebunan mengupayakan konsisten menjaga dan meningkatkan produksi pertanian. Sementara itu, BI bertugas memastikan ketersediaan stok yang cukup, melalui pengembangan klaster pangan hulu ke hilir.
“Saat ini terdapat tiga klaster cabai merah, dua klaster bawang merah, dan dua klaster padi, serta pemberian bantuan alsintan dan separodi untuk mendukung produksi pertanian serta pengaplikasian pola tanam untuk mendorong produksi sepanjang tahun,” lanjutnya.
Kemudian, Dinas Perhubungan bertugas menjaga kelancaran distribusi dengan memanfaatkan tol laut sebagai sarana distribusi yang efektif. Sementara itu, Dinas Pangan aktif memberikan subsidi ongkos angkut untuk meredam biaya distribusi yang tinggi di Aceh.
“Juga dilakukan Kerja sama Antar Daerah (KAD) intra dan antarprovinsi untuk memenuhi kebutuhan pasokan komoditas strategis Indeks Harga Konsumen (IHK) kota-kota di Aceh. Contohnya komoditas cabai merah dan bawang merah yang saat ini telah mencapai transaksi sebesar 5,68 ton untuk cabai merah dan 3,12 ton untuk bawang merah,” terangnya.
Terakhir, komunikasi efektif. Koordinasi aktif antar-stakeholders melalui High Level Meeting (HLM) telah rutin dilaksanakan secara berkala dengan kepala daerah, Rapat Koodinasi Wilayah dan capacity building TPID. BI juga rutin menggelar Bincang-Bincang Media bulanan untuk menunjukkan komitmen, pencapaian dan kolaborasi TPID dengan pemuka agama.
“TPID bersama Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dan MPU Aceh Barat telah membuat materi publikasi dan tausiyah yang berisi imbauan belanja bijak kepada masyarakat. BI juga menyusun Early Warning System (EWS) inflasi setiap minggu dan disampaikan kepada kepala daerah dan TPID,” tambahnya.
Pemerintah Aceh melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh Mawardi, mengajak semua pihak meningkatkan usaha dan mendukung GNPIP. Dibutuhkan sinergi, dukungan, koordinasi, dan komitmen berbagai pihak dalam pelaksanaannya.
“Prestasi ini perlu menjadi catatan bagi kita semua. Keberhasilan ini tidak serta merta menghentikan inovasi kita dalam menjaga stabilitas harga. Konsistensi akan menjadi tantangan di depan mata yang harus kita hadapi bersama. Berkenaan dengan hal tersebut, dibutuhkan sinergi, dukungan, koordinasi, dan komitmen berbagai pihak,” tuturnya. []
