Kedatangan Joko Widodo ke Aceh disambut Surat terbuka Adi Laweung, begini isinya.

waktu baca 5 menit
Foto; ist
banner 72x960

Theacehpost.com | BANDA ACEH- Mantan jubir GAM Wilayah Pidie, Suadi Sulaiman atau kerap disapa Adi Laweung mempunyai cara berbeda dalam menyikapi kedatangan Presiden Joko Widodo ke Aceh untuk peresmian jalan tol seksi IV Sigli-Banda Aceh, Selasa 25 Agustus 2020.

Adi laweung menulis surat terbuka di laman facebook pribadinya yang di tujukan kepada Pak Jokowi. Dalam surat tersebut Adi laweung menyampaikan keresahannya terhadap perdamaian Aceh yang menurutnya telah kehilangan ruh di sebabkan belum berjalannya isi kesepahaman damai secara utuh dan terjadi tarik ulur yang sengit antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh.

Sebagai contoh Adi Laweung menuliskan dalam surat terbuka tersebut. “Hal ini dibuktikan dengan belum berjalannya isi-isi kesepahaman damai secara utuh, bahkan terjadi tarik ulur yang sengit antara Pemerintah Pusat dengan Aceh, seperti penyerahan kekuasaan dan wewenang, pembagian hasil migas 70:30 persen, bendera, lambang dan hymne, serta apa saja yang menjadi “hak” bagi Aceh serta “kewajiban” Indonesia yang harus diselesaikannya terhadap Aceh”.

Di hubungi oleh TheAcehopost melalui pesan singkat (whatsaap) tanggal 25 Agustus 2020 terkait surat terbuka tersebut, beliau mengatakan. ” Dulu pak Jokowi ke Papau untuk menjawab persoalan yang fundamental terkait infrastruktur disana, tentu kalau pak Jokowi datang ke aceh mestinya harus menjawab soal implementasi subtansi perdamaian yang lama belum tuntas karena ini hal yang fundamental bagi rakyat Aceh.” Tutur Wakil sekjen DPA Partai Aceh ini.

Menurutnya kedatangan orang nomor satu RI ke Aceh tersebut selain meresmikan jalan Tol mestinya juga harus memperhatikan isu isu sekmented terkait perdamaian di Aceh.

” Surat ini sebagai isi hati tentang kita Aceh terkait subtansi perdamaian sejauh ini, ada beberapa poin yang belum terlaksana dengan baik sehingga saya menulis satu surat terbuka untuk pak Presiden agar kedatangan beliau ke Aceh selain meresmikan jalan Tol juga mampu menjawab apa yang kita inginkan hari ini.” Harap Suadi Sulaiman.

Begini isi surat terbuka Adi Laweung kepada Presiden Joko Widodo

Surat Terbuka Untuk Presiden Jokowi

Assalamualaikum wr wb.

Kepada YTH:
Bapak Presiden Republik Indonesia
Bapak Ir. H. Joko Widodo

Puji untuk Allah SWT serta shalawat dan salam untuk Baginda Rasulullah SAW.

Terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak H. Joko Widodo serta rombongan yang telah datang ke Aceh pada hari ini Selasa, 25 Agustus 2020.

Dalam kesempatan ini dan melalui media sosial laman facebook resmi saya ini. Saya menyampaikan secercah isi hati kecil kami Aceh kehadapan Bapak.

Aceh merupakan bagian yang tak terpisahkan dari wadah nusantara Republik Indonesia yang baru saja diperingati hari kemerdekaan yang ke 75 pada tanggal 17 Agustus pekan lalu. Dua hari sebelum itu, sama-sama juga diperingati hari perdamaian Aceh yang ke 15 pada tanggal 15 Agustus.

Dua momen itu menjadi cikal bakal renungan bagi semua warga negara, bagaimana getir dan pahitnya dalam meraih kemerdekaan republik ini dan mencapai proses perdamaian untuk Aceh setelah berseteru antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) secara frontal selama 29 tahun (1976-2005).

Semenjak 15 tahun yang lalu dengan berkat rahmat Allah SWT telah tercapainya satu proses perdamaian kedua belah pihak dan praktik perdamaian pun terus diupayakan untuk dipertahankan.

Kini, sangat terkesan berbagai substansi dari sebuah perdamaian itu dicabik dengan pernak pernik dan berwarna-warni yang mengarah kepada matinya ruh perdamaian.

Hal ini dibuktikan dengan belum berjalannya isi-isi kesepahaman damai secara utuh, bahkan terjadi tarik ulur yang sengit antara Pemerintah Pusat dengan Aceh, seperti penyerahan kekuasaan dan wewenang, pembagian hasil migas 70:30 persen, bendera, lambang dan hymne, serta apa saja yang menjadi “hak” bagi Aceh serta “kewajiban” Indonesia yang harus diselesaikannya terhadap Aceh.

Dalam hal ini, tentu diperlukan kesadaran “awak nusantara” untuk ikhlas terhadap kesabaran Aceh yang telah lama menanti. Jika, suasana yang demikian terlambat perhatian bersama dalam memikirkan solusi terbaik, dikhawatirkan konflik regulasi ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi generasi-generasi setelah kita.

Memang, langkah untuk menyelamatkan perdamaian Aceh telah ditempuh oleh Presiden Jokowi saat menggelarkan pertemuan dengan Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, yang didampingi langsung oleh Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) H. Muzakir Manaf.

Salah satu hasil tersebut Presiden menunjukan Kepala Staf Kepresiden (KSP) Moeldoko untuk menangani langsung persoalan-persoalan yang kita sebutkan di atas.

Pak Presiden Jokowi dan semua stakeholders punya tanggungjawab besar atas proses damai Aceh, harus menjaga agar tidak muncul persoalan-persoalan semula, tamsilan pepatah Aceh “lam hudép tameu-saré, lam glé tameu-bila, lam lampôh tameu-tulóng alang, lam blang tameu-sjèëdara.” Artinya, persaudaraan itu lebih baik dari saling tuding menuding, kita semua harus kompak dan sepakat dalam menjaga proses pelaksanaan dan penyelesaian perdamaian yang sudah ada. Dalam hal ini. juga sangat diperlukan “petuwah-petuwah” dari ulama Aceh, karena mereka juga salah satu elemen dasar yang ikut menyuarakan perdamaian sejak awal sekaligus ikuy merawatnya sampai sekarang.

Kalau tidak, akan terus menjadi objek provokasi orang yang tidak ingin Aceh damai, karena “hudép prang dengòn taki, dan hudép kheunduri dengòn do’a (berjalan perang dengan siyasat geriliya, dan berjalan kheunduri/pesta dengan doa)”. (murerach)

Demikian dan terima kasih,serta hendaknya terealisasikan semua butir MoU Helsinki.

Wassalam…

Banda Aceh, 25 Agustus 2020
Tertanda:

Suadi Sulaiman
(Adi Laweung)

  • Mantan Juru Bicara GAM Wilayah Pidie
  • Mantan anggota DPRK Pidie Fraksi Partai Aceh
  • Mantan Juru Bicara DPA Partai Aceh
  • Wakil Sekjen DPA Partai Aceh
Komentar Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *