Kalak BPBD Aceh Selatan Tanggapi Demo Tenaga Kontrak dan ASN Damkar: “Saya Siap Diganti kalau Itu Perintah”
Theacehpost.com | TAPAKTUAN – Demo puluhan personel Pemadam Kebakaran (Damkar) Aceh Selatan terdiri ASN dan tenaga kontrak di Kantor Bupati Aceh Selatan, ditanggapi Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Aceh Selatan, Cut Syazalisma, S.STP.
Kedatangan personel Damkar yang terdiri tenaga kontrak dan ASN menggunakan beberapa unit armada Damkar diterima Pelaksana Tugas (Plt) Sekda, Ir. H. Said Azhar dan Asisten I Erwiandi S.Sos M.Si, Jumat, 16 April 2021.
Di hadapan pejabat Setdakab Aceh Selatan, mereka meminta Bupati Tgk. Amran mengganti Kalak BPBD Aceh Selatan, Cut Syazalisma S.STP.
Menanggapi tuntutan dan berbagai tudingan yang ditujukan kepadanya, Cut Syazalisma kepada wartawan mengatakan, siap meladeni permintaan ASN dan tenaga kontrak Damkar itu.
“Saya siap diganti kapan saja oleh pimpinan daerah selaku pemegang kewenangan mutlak,” sebutnya.
Sebenarnya, lanjut Cut Syazalisma, tidak perlu repot-repot harus didemo segala macam, jika hari ini turun perintah berhenti dari atasan maka hari ini juga dia berhenti.
“Rasa jenuh, lelah, dan kecewa saya pun sudah di ubun-ubun, baik pun saya berbuat selama ini. Saya benahi internal demi meningkatkan kualitas pelayanan, saya korbankan waktu, pikiran, keluarga siang malam tapi tetap tidak pernah dianggap. Tetap dinilai negatif,” katanya.
Ia menegaskan, prinsipnya tidak berorientasi mempertahankan jabatan. Tapi bagaimana berbuat yang terbaik kepada daerah dan masyarakat Aceh Selatan.
“Jika apa yang telah saya lakukan bagian dari mewujudkan pelayanan berkualitas kepada masyarakat tetap dipandang salah, maka lebih baik saya tidak berada lagi di instansi tersebut. Kita harus mempercayakan kepada sosok-sosok pejabat lain yang mungkin lebih mampu dari kita,” paparnya.
Menurutnya, aksi unjuk rasa tersebut terjadi berawal dari sikap membangkang beberapa oknum petugas Damkar yang merasa memiliki pengaruh dan sok berkuasa sehingga menggalang perlawanan setelah dirinya menerapkan sanksi pembinaan terhadap dua petugas.
“Terhadap petugas-petugas yang tidak mengindahkan perintah atasan memang sering saya berikan sanksi pembinaan. Terakhir ada dua petugas yang saya pindahkan dari Pos Damkar 01 Tapaktuan ke Pos Damkar Sawang dan Meukek untuk memperkuat personel di sana. Ternyata semalam mereka melakukan penggalangan dukungan terkait rencana digelar unjuk rasa,” ungkap Cut Syazalisma.
Kalak BPBD Aceh Selatan membantah tuduhan yang menyebutkan dirinya memotong dan menyalahgunakan anggaran honor gaji dan uang lelah petugas Damkar. Menurutnya, honor gaji tersebut selalu rutin disalurkan secara penuh.
Sedangkan terkait uang lelah, sekarang ini persoalannya sudah beda akun dalam proses pencairannya.
Sebab, proses pencairan anggaran melalui sistem SIPD tidak bisa dengan sekehendak dan semau pihak tertentu, melainkan harus disesuaikan apalagi SIPD sekarang ini sudah digandeng dengan SIMDA.
Dalam sistem namanya uang lembur, sedangkan yang harus disalurkan adalah uang jerih payah atau jasa pelayanan. Jadi harus disesuaikan namanya dalam akun SIPD dan SIMDA.
“Jadi kalau sampai begini dituduh saya macam-macam, itu jelas-jelas sudah mengarah ke fitnah. Sebab bagaimana saya salurkan sementara uangnya saja belum bisa ditarik,” tandas Cut Syazalisma.
Sedangkan terkait janji akan memberikan hadiah kepada pemenang lomba saat acara HUT Damkar, Cut Syazalisma mengatakan janji tersebut adalah janji pribadi dia. Jika sudah ada uang pribadi dia maka segera akan disalurkan sebab yang namanya janji tetap harus dilaksanakan.
“Yang jadi persoalannya saat ini, saya belum memiliki uang pribadi yang cukup untuk menunaikan janji itu, sebab tidak ada dalam DPA anggaran janji pemberian bonus itu. Yang namanya janji tetap harus saya tepati, namun ya harus sabar,” ujarnya.
Dia mengaku sangat kecewa dengan sikap dan langkah yang ditempuh oleh petugas Damkar. Sebab, ujarnya, terkait persoalan yang belum diketahui duduk persoalan sebenarnya langsung dilakukan aksi demo.
“Tetapi ya sudahlah, kembali saya tegaskan semuanya saya serahkan kepada pimpinan daerah selaku pemegang kewenangan mutlak,” demikian Cut Syazalisma. []
