HUDA Harap Sosok Pj Gubernur Aceh Berintegritas dan Amanah

Ketua Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Tgk H Muhammad Yusuf A Wahab alias Tu Sop. (Foto: Dok. HUDA)

Theacehpost.com | BANDA ACEH – Ketua Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Tgk H Muhammad Yusuf A Wahab, berharap sosok pejabat (Pj) Gubernur Aceh harus memiliki integritas, kapasitas dan berani bermanuver untuk kepentingan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sesuai dengan semangat syariat Islam.

“Untuk menjadi Pj Gubernur Aceh tidak cukup dengan modal, meuturi get (kenal baik) hanya karena popularitasnya, tapi harus get meuturi baik secara watak, perilaku, integritas, kapabelitas, keberanian, dan keberpihakannya untuk kepentingan Aceh,” kata Yusuf atau akrab disapa Tu Sop, Senin, 23 Mei 2022.

“Intinya betaturi get, bek asal get meturi (benar dikenal baiknya, bukan sekedar benar terkenal) orangnya, padahal belum tentu dia orang benar,” lanjut Tu Sop saat merespons kepemimpinan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, yang sebentar lagi akhir berakhir.

Ulama Aceh ini mengingatkan, dalam melajutkan roda pemerintahan Aceh sangat dibutuhkan sosok yang mumpuni.

“Yang dibutuhkan orang yang amanah, mengingat besarnya anggaran Aceh harus terselamatkan serta termanfaatkan pada kebutuhan prioritas masyarakat Aceh. Jangan sampai anggaran untuk prioritas masyarakat tersebut menjadil silpa atau justru tidak cukup karena lebih mementing belanja daerah yang kurang manfaatnya,” sebutnya.

Kemampuan manuver Pj Gubernur Aceh yang dibutuhkan, lanjut Tu Sop, yaitu mampu melakukan terobosan-terobosan cerdas, baik secara regulasi maupun kegiatan pembangunan yang menyelamatkan anak bangsa.

Di antaranya adalah mampu menjadikan syariat Islam sebagai nilai-nilai dasar dalam pembangunan Aceh, baik itu dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dan menjadi penghubung atas kepentingan Aceh dengan pemerintah pusat.

Kemudian, Pj gubernur harus dapat menghubungkan nilai syariat Islam dalam semua sektor pembangunan, menerapkan prinsip halal-haram di agama bukan pada makanan saja, tapi halal-haram itu harus hadir di isu infrastruktur, sosial, ekonomi dan pelayanan publik.

“Misalnya, kejahatan korupsi diharapkan tidak terjadi bukan saja karena takut ditangkap, tapi juga juga karena nilai perbuatannya haram, yang pasti akan mendapatkan hukuman di akhirat kelak. Jika Tuhan saja mereka tidak takut, maka tidak mungkin Pj gubernur akan menjadi tauladan bagi masyarakat Aceh,” sebutnya.

“Pada intinya Pj Gubernur Aceh juga harus punya kemampuan menjadikan syariat sebagai kekuatan pembangunan, serta syariat sebagai solusi atas bebagai persoalan yang sedang mendera Aceh, sehingga syariat Islam bukan saja sebagai alat hukuman saja, tapi juga sebagai konsep pembinaan serta perbaikan sendi-sendi kehidupan seluruh masyarakat Aceh,” ungkapnya.

Tu Sop juga mengharapkan Pj Gubernur Aceh nanti turut melibatkan Majelis Permusyawatan Ulama (MPU) Aceh dalam menyusun strategi untuk menjalankan roda pemerintahan yang baik.

“Yang sekarang ini kami nilai lemah sekali fungsinya dalam penentuan semua kebijakan. MPU terlemahkan karena digunakan hanya sebagai lembaga produksi rekomendasi saja, tanpa punya kekuatan untuk mengevaluasi pemerintah sejauh mana saran/rekomendasi MPU teriplementasikan dalam pemerintahan Aceh. Dan kita berharap siapa pun Pj gubernur nanti dapat menghubungkan ini dengan baik, sehingga pembagunan Aceh berjalan berlandaskan syariat Islam,” pintanya.

Bagi pemerintah pusat, HUDA menyarankan dalam penunjukkan Pj Gubernur Aceh nanti harus mengedepankan kepentingan Aceh, bukan ambisi elite politik atau kelompok tertentu.

“Jakarta harus ikhlas menentukan Pj berdasarkan kepentingan Aceh secara khusus dan Indonesia secara umum, bukan karena kepentingan elit apalagi kelompok tertentu. Kami siap berkolaborasi dan sinergi dengan siapapun Pj Gubernur Aceh yang akan ditunjuk untuk selama dalam koridor kepentingan Aceh sebagai daerah khusus sekaligus istimewa yang bersendikan syariat Islam,” pungkasnya. []

google logo