Hari Pangan Sedunia, Ini Tuntutan Aksi Mahasiswa Lhokseumawe
Theacehpost.com | LHOKSEUMAWE – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Lhokseumawe dan Aceh Utara, menggelar aksi peringatan Hari Pangan Sedunia di Taman Riyadhah Kota Lhokseumawe, Senin 18 Oktober 2021.
Mereka memulai aksinya dari kawasan Tugu Rencong, lalu menuju Taman Riyadhah dengan pengawalan ketat pihak kepolisian.
Aksi ini dimulai pukul 11 pagi. Saat berdemo, mahasiswa tampak mengusung sejumlah spanduk dan poster yang bertulisan ‘Rakyat Lapar dan Miskin Karena Rakusnya Oligarki’.
Koordinator Aksi, Alfathur Rizki menjelaskan, Hari Pangan Sedunia diperingati setiap 16 Oktober. Dalam aksinya, mereka menyuarakan pentingnya mewujudkan kedaulatan pangan.
“Hari kedaulatan pangan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan perhatian masyarakat internasional, akan pentingnya penanganan masalah pangan baik di tingkat global, regional maupun nasional,” kata Rizki.
Diketahui, sejarah hari pangan ini berawal saat Konferensi FAO ke-20 pada November 1976 di Roma. Konferensi itu memutuskan Resolusi No. 179 mengenai World Food Day, yang disepakati oleh 147 negara anggota FAO, termasuk Indonesia.
Rizki menambahkan, resolusi juga menetapkan bahwa mulai tahun 1981 segenap negara anggota FAO memperingati hari pangan sedunia.
Di Indonesia masalah pangan menjadi persoalan yang serius, terlebih di tengah masa pandemi yang memunculkan krisis pangan. Rizki menerangkan, di tahun 2020 indeks pangan Indonesia memiliki pergeseran ke nilai positif dari ‘serius’ menjadi ‘moderat’.
Namun kondisi tersebut berdampak pada tingginya angka pengangguran, sehingga berimplikasi langsung pada ketahanan pangan yang tidak hanya dilihat dari perspektif makro.
“Tetapi juga mikro dalam artian sektor-sektor rumah tangga masyarakat yang bersifat lebih konkret, sehingga demikian penting adanya mewujud kedaulatan pangan,” singkatnya.
Adapun tuntutan mahasiswa Lhokseumawe dalam aksi itu sebagai berikut:
- Meminta kepada pemerintah menciptakan Master Plane Ekonomi Merdeka (merdeka dari kapitalisme, oligarki, dan neoliberalisme).
- Meminta pemerintah mengevaluasi Program Food Estate yang merupakan program pemborosan uang negara, ditambah lagi banyak mengakibatkan konflik sosial budaya akibat perampasan ruang hidup masyarakat.
- Politik pangan harus dikelola secara massif melibatkan seluruh kekuatan rakyat supaya tidak hanya dikelola oleh kelompok kecil saja (oligarki).
- Meminta pemerintah memberikan modal, tanah, pengetahuan, dan teknologi kepada nelayan dan petani sebagai resolusi kedaulatan pangan Indonesia.
- Meminta pemerintah melaksanakan pasai 34 UUD 194) dan pasal 27 ayat (2).
- Perwujudan demokrasi ekonomi, sebagai resolusi agar Aceh keluar dan garis kemiskinan.
- Meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi 1 tahun Omnibus Law.
- Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis.
- Menangkan Pancasila sebagai jawaban atas problem bangsa.[]
