Menteri Maruarar Alokasikan 1.000 Rumah Subsidi untuk Wartawan, PWI Pusat Apresiasi
THEACEHPOST.COM | Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengalokasikan sebanyak 1.000 unit rumah subsidi bagi para wartawan yang belum memiliki rumah.
Langkah tersebut mendapat apresiasi dari Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry Ch Bangun. Ia menilai, program tersebut sangat dibutuhkan oleh wartawan di seluruh Indonesia, khususnya yang belum memiliki hunian layak.
“Dari sekitar 100 ribu wartawan di Indonesia, saya kira lebih dari 50 persen belum memiliki rumah sendiri,” ujar Hendry dalam pertemuan bersama Menteri Maruarar Sirait, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafidz, Kepala BPS Amalia A. Widyasanti, pimpinan Tapera, dan Direktur BTN di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Dalam pertemuan itu juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian PKP, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), dan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pelaksanaan program tersebut.
Rumah subsidi ini ditujukan bagi wartawan berpenghasilan di bawah Rp8 juta per bulan (atau Rp13 juta untuk yang sudah menikah) yang berdomisili di wilayah Jabodetabek. Beberapa keunggulan program ini meliputi pembebasan PPN, BPHTB, dan PGB, serta uang muka hanya 1 persen.
Harga rumah maksimal Rp185 juta untuk wilayah Jabodetabek dan Rp165 juta di luar Jabodetabek, dengan skema cicilan hingga 20 tahun, bunga tetap 5 persen, serta angsuran berkisar Rp950 ribu hingga Rp1,2 juta per bulan.
Sebelumnya, program serupa telah diberikan kepada tenaga kesehatan, nelayan, dan guru. Pekan depan, pemerintah juga akan menyasar para pekerja migran.
Menteri Maruarar menegaskan bahwa program ini tidak bertujuan untuk membungkam kritik. Ia tetap mendorong agar wartawan menjalankan fungsi kontrol sosial dan menjaga integritas.
“Program ini bukan untuk membungkam kritik. Wartawan harus tetap menyuarakan kebenaran,” tegasnya.
Senada dengan itu, Menteri Komdigi Meutya Hafidz juga menyambut baik inisiatif tersebut dan berharap jumlah kuota rumah subsidi untuk wartawan dapat ditambah. “Kebutuhan rumah untuk wartawan jelas lebih dari 1.000 unit,” ujarnya.
Dalam diskusi sebelum penandatanganan MoU, Maruarar menargetkan 100 unit pertama dapat diserahkan pada 6 Mei mendatang. “Pesan Presiden Prabowo jelas: kerja cepat. Jadi BTN, Tapera, Komdigi, dan BPS harus gerak cepat,” katanya.
BPS akan memastikan penerima program terdata secara lengkap, by name dan by address. Untuk wartawan, calon penerima wajib memiliki sertifikat kompetensi.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Fifi Alyeda Yahya, menyatakan akan bekerja sama dengan konstituen Dewan Pers dalam memverifikasi data wartawan penerima bantuan.[]
